Kamis, 28 Mei 2026
Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Opini

100 Hari Pertama: Momentum Krusial Sherly-Sarbin Mengatasi Tantangan Daerah

Sherly-Sarbin harus mampu membangun kerja sama secara luas yang melibatkan DPRD, Birokrasi, Sektor Swasta, Akademisi, Media maupun Ormas

Tayang:
Editor: Munawir Taoeda
Kolase Tribunternate.com/Dok Rahmat Abdullah
Rahmat Hi Abdullah selaku Ketua Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen Maluku Utara 

Rahmat Hi. Abdullah
Ketua Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen Maluku Utara

DALAM tradisi politik modern, seratus hari pertama kepemimpinan selalu menjadi tolok ukur awal yang signifikan.

Bagi Sherly Laos dan Sarbin Sehe (Sherly-Sarbin) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang baru dilantik, periode ini bukan sekedar masa adaptasi.

Tetapi merupakan momentum krusial untuk menunjukkan komitmen, visi dan kemampuan eksekusi yang akan mewarnai lima tahun kepemimpinan mereka kedepan. 

Urgensi Tindakan Cepat di Tengah Dinamika Permasalahan Daerah

Saat pasangan gubernur dan wakil gubernur baru mengambil sumpah jabatan, mereka tidak hanya mewarisi struktur birokrasi dan program yang sedang berjalan, tetapi juga segudang permasalahan kompleks yang menuntut penanganan segera.

Dalam konteks Maluku Utara, disparitas pembangunan, ketimpangan ekonomi dan pembangunan, keterbatasan pelayanan publik serta beberapa permalasahan lainnya menjadi tantangan klasik yang terus membayangi setiap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. 

Rahmat Hi Abdullah selaku Ketua Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen Maluku Utara
Rahmat Hi Abdullah selaku Ketua Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen Maluku Utara (Kolase Tribunternate.com/Dok Rahmat Abdullah)

Tentang ketimpangan pembangunan misalnya, Maluku Utara masih tergolong ketidakmerataan pembangunan yang tinggi karena angka indeknya diatas 0,5 (BPS Malut: Analisis Isu Terkini Provinsi Maluku Utara, 2024).

Harus diakui bahwa ketimpangan ini tercipta karena masing-masing wilayah kabupaten/kota memiliki sumber daya alam dan infrastuktur yang berbeda-beda.

Namun tidak berarti bahwa keadaan tersebut harus diterima apa adanya tanpa upaya pembenahan.

Dalam rilisan BPS yang dirujuk, disimpulkan bahwa ketimpangan menjadi penanda adanya permasalahan sehingga kesetaraan merupakan kondisi terbaik yang dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan daerah.

Tindakan cepat dan tegas dalam seratur hari pertama bukan semata urusan pencitraan politik.

Ini adalah kebutuhan nyata untuk membangun momentum transformasi dan menghentikan spiral permasalahan yang bisa semakin sulit untuk diatasi jika dibiarkan berlarut-larut.

Sherly-Sarbin harus berani melakukan diagnosa komprehensif, menetapkan prioritas yang tepat, dan mengeksekusi langkah-langkah strategis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Maluku Utara tentunya. 

Strategi “Triple-A”

Sumber: Tribun Ternate
Halaman 1/4
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved