100 Hari Pertama: Momentum Krusial Sherly-Sarbin Mengatasi Tantangan Daerah

Rahmat Hi. Abdullah
Ketua Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen Maluku Utara

DALAM tradisi politik modern, seratus hari pertama kepemimpinan selalu menjadi tolok ukur awal yang signifikan.

Bagi Sherly Laos dan Sarbin Sehe (Sherly-Sarbin) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang baru dilantik, periode ini bukan sekedar masa adaptasi.

Tetapi merupakan momentum krusial untuk menunjukkan komitmen, visi dan kemampuan eksekusi yang akan mewarnai lima tahun kepemimpinan mereka kedepan. 

Urgensi Tindakan Cepat di Tengah Dinamika Permasalahan Daerah

Saat pasangan gubernur dan wakil gubernur baru mengambil sumpah jabatan, mereka tidak hanya mewarisi struktur birokrasi dan program yang sedang berjalan, tetapi juga segudang permasalahan kompleks yang menuntut penanganan segera.

Dalam konteks Maluku Utara, disparitas pembangunan, ketimpangan ekonomi dan pembangunan, keterbatasan pelayanan publik serta beberapa permalasahan lainnya menjadi tantangan klasik yang terus membayangi setiap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. 

Tentang ketimpangan pembangunan misalnya, Maluku Utara masih tergolong ketidakmerataan pembangunan yang tinggi karena angka indeknya diatas 0,5 (BPS Malut: Analisis Isu Terkini Provinsi Maluku Utara, 2024).

Harus diakui bahwa ketimpangan ini tercipta karena masing-masing wilayah kabupaten/kota memiliki sumber daya alam dan infrastuktur yang berbeda-beda.

Namun tidak berarti bahwa keadaan tersebut harus diterima apa adanya tanpa upaya pembenahan.

Dalam rilisan BPS yang dirujuk, disimpulkan bahwa ketimpangan menjadi penanda adanya permasalahan sehingga kesetaraan merupakan kondisi terbaik yang dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan daerah.

Tindakan cepat dan tegas dalam seratur hari pertama bukan semata urusan pencitraan politik.

Ini adalah kebutuhan nyata untuk membangun momentum transformasi dan menghentikan spiral permasalahan yang bisa semakin sulit untuk diatasi jika dibiarkan berlarut-larut.

Sherly-Sarbin harus berani melakukan diagnosa komprehensif, menetapkan prioritas yang tepat, dan mengeksekusi langkah-langkah strategis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Maluku Utara tentunya. 

Strategi “Triple-A”

Untuk mewujudkan kepemimpinan yang efektif dalam mengatasi berbagai tantangan daerah di Maluku Utara, Sherly-Sarbin perlu menerapkan pendekatan yang disebut sebagai strategi "Triple-A”.

Pertama, Assess (Menilai dengan Akurat). Langkah pertama ini adalah melakukan pemetaan komprehensif terhadap kondisi faktual daerah.

Ini bukan sekedar mengumpulkan data statistik, tetapi juga menyelami akar permasalahan melalui dialog langsung dengan berbagai elemen masyarakat.

Sherly-Sarbin harus berani membongkar “kotak pandora” permasalahan yang mungkin sengaja disembunyikan oleh kepemimpinan sebelumnya, termasuk mengevaluasi program yang tidak efektif, mengaudit keuangan daerah dan mengidentifikasi hambatan struktural dalam birokrasi.

Penilaian ini harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan pakar independen untuk memastikan objektivitas.

Hasilnya bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan sebagai landasan untuk merancang solusi tepat sasaran.

Kedua, Accelerate (Mempercepat Perubahan). Setelah memiliki gambaran jelas tentang kondisi daerah, Sherly-Sarbin harus berani mengambil langkah-langkah percepatan yang signifikan misalnya:

Debirokratisasi sebagai langkah nyata dalam memangkas prosedur berbelit yang menghambat pelayanan publik dan investasi.

Digitalisasi yakni mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan.

Serta Desentralisasi Operasional yang dilakukan dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada unit-unit pemerintahan di tingkat lebih rendah untuk mengambil keputusan dan mengeksekusi program.

Dalam konteks percepatan ini, Sherly-Sarbin harus menunjukkan keberanian untuk mendobrak status quo, termasuk melakukan perombakan struktural dan personalia jika diperlukan.

Program-program unggulan yang dijanjikan saat kampanye harus segera diimplementasikan, bukan sekedar menjadi wacana. 

Ketiga, Align (Menyelaraskan Sumber Daya). Tantang terbesar dalam menjalankan pemerintahan daerah adalah menyelaraskan berbagai sumber daya dan pemangku kepentingan menuju tujuan bersama.

Karenanya Sherly-Sarbin harus mampu membangun kerja sama secara luas yang melibatkan DPRD, Birokrasi, Sektor Swasta, Akademisi, Media maupun Organisasi Masyarakat Sipil (Ormas).

Pula Sherly-Sarbin harus mampu menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional untuk mengoptimalkan dukungan pemerintah pusat serta meintegrasikan berbagai program sektoral menjadi gerakan pembangunan yang komprehensif dan saling menguatkan.

Penyelarasan ini membutuhkan kepemimpinan yang inklusif namun tegas, mampu membangun konsensus tanpa terjebak dalam kompromi yang melemahkan substansi perubahan. 

Fokus 100 Hari Pertama dan Tantangannya

Dalam seratur hari pertama, Sherly-Sarbin sebaiknya memfokuskan perhatian pada beberapa area prioritas yang memiliki dampak signifikan.

Beberapa di antaranya dapat disebutkan:

Pertama, Reformasi Birokrasi Radikal, yang bukan hanya sekadar restrukturisasi organisasi, tetapi transformasi mindset dan budaya kerja aparatur.

Kedua, Transparansi Fiskal, yakni membuka akses publik terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk monitoring anggaran secara real-time.

Hal ini dinilai penting, sebab setidaknya dapat membantu menutup kanal tindakan-tindakan koruptif yang belakangan menjadi masalah serius di tubuh pemerintahan daerah provinsi Maluku Utara.

Ketiga, Infrastruktur Strategis, berupa mengindentifikasi dan mempercepat pembangunan infrastuktur yang menjadi “bottleneck” bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, Inklusi Sosial-Ekonomi, dengan meluncurkan program-program yang secara langsung menyentuh kelompok marginal yang menempati wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Kelima, atau yang terakhir adalah Inovasi Kebijakan, yakni mendorong pendekatan baru dalam mengatasi masalah-masalah klasik, termasuk menerapkan model percontohan yang bisa direplikasi secara luas. 

Tantangan tersendiri bagi Sherly-Sarbin sebagai “orang baru” di Puncak Gosale adalah menyeimbangkan kebutuhan akan “kemenangan cepat” (quick wins) untuk membangun kepercayaan publik dengan upaya meletakkan fondasi kokoh bagi transformasi jangka panjang.

Program-program yang berdampak cepat dan terlihat memang penting untuk momentum politik, namun harus dihindari godaan untuk mengambil langkah populis yang justru kontraproduktif dalam jangka panjang.

Sherly-Sarbin harus berani mengkomunikasikan strategi keseimbangan ini kepada masyarakat, termasuk menjelaskan bahwa beberapa perubahan fundamental mungkin tidak langsung terlihat hasilnya dalam waktu singkat.

Tranparansi dan kejujuran dalam komunikasi justru memperkuat legitimasi kepemimpinan mereka. 

Kesimpulan

Seratus hari pertama kepemimpinan Sherly-Sarbin bukan hanya tentang mengatasi permasalahan daerah, tetapi juga merajut kepercayaan dengan masyarakat.

Kepercayaan ini adalah modal sosial berharga yang akan menjadi penopang legitimasi Sherly-Sarbin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mengambil keputusan-kuputusan sulit.

Dengan bertindak cepat, terukur, dan konsisten, Sherly-Sarbin tidak hanya menunjukkan kapabilitas kepemimpinan mereka, tetapi juga meletakkan fondasi untuk transformasi Maluku Utara yang berkelanjutan.

Momentum seratus hari pertama ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Saatnya Sherly-Sarbin menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sekadar politisi “aji mumpung” yang juga pandai berjanji saat kampanye, tetapi negarawan sejati yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Maluku Utara. Semoga. (*)