Alasan DPRD Minta Bupati Halmahera Selatan Copot Adriani Radjiloen

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara Bassam Kasuba didesak mencopot Adriani Radjiloen dari jabatan Kepala Disperindakop.

Pasalnya, Adriani dinilai tidak mampu menyelesaikan problem Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis minyak tanah.

"Banyak masalah BBM yang begitu kompleks, tapi tidak mampu diselesaikan oleh Kepala Disperindakop."

"Oleh sebab itu, Bupati perlu ambil langkah tegas yakni pencopotan, "ujar anggota DPRD Halmahera Selatan Irawan Adam, Jumat (7/3/2025).

Baca juga: Aliong Mus Harap Pemerintah Pusat Perhatikan Pendidikan dan Infrastruktur di Taliabu

Menurut Irawan, OPD yang dipimpin Adriani terkesan abai terhadap masalah ini. Misalnya terjadi kelangkaan minyak tanah pada awal Januari 2025.

Kemudian penjualan minyak tanah di Kecamatan Bacan dan Bacan Selatan di atas harga eceran tertinggi (HET) saat Ramadan. 

Irawan menegaskan, Disperindakop harus hadir dan menjawab problem-problem tersebut.

"Bahkan ada dalam satu lingkungan itu ada 5 pangkalan minyak, tetapi anehnya masih ada masyarakat yang mengeluh karena tidak mendapatkan minyak, lalu minyak sebanyak itu di salur ke mana?, "ungkapnya.

Problem minyak tanah di Halmahera Selatan, menurut politisi Perindo ini bukan hal baru.

Bahkan DPRD melalui Komisi II secara kelembagaan telah mengundang Disperindagkop untuk rapat dengar pendapat (RDP), akan tetapi masih tetap sama.

"Masalah ini telah disuarakan berulang kali oleh DPRD secara kelembagaan, tetapi sampai sejauh ini masih tetap sama. Jadi Bupati sudah harus ambil langkah tegas terhadap Kadis," imbuhnya.

Baca juga: Kesiapan Capai 70 Persen, Pemda Halmahera Timur Pastikan Kunker Menkes RI Tak Ada Kendala

Ia juga menduga ada oknum-oknum yang sengaja melakukan pembiaran terhadap problem BBM jenis minyak tanah.

Sehingga, setiap saat masyarakat selalu kesulitan mendapatkan minyak. Bahkan ada indikasi mafia BBM saat proses distribusi.

"Kami menduga ada oknum-oknum tertentu yang sengaja ikut bermain-main minyak, sehingga Bupati sudah harus evaluasi kinerja Kadis yang tidak becus, "tandas Irawan. (*)