Pemprov Malut
Pendidikan Gratis di Maluku Utara Mulai April 2025, Sasar 45.838 Siswa SMA Hingga SLB
Pemprov Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam meningkatkan akses pendidikan dengan merealisasikan program pendidikan gratis mulai April 2025
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam meningkatkan akses pendidikan dengan merealisasikan program pendidikan gratis mulai April 2025.
Program ini menjadi salah satu prioritas utama Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, dalam memastikan seluruh siswa di sekolah negeri mendapatkan hak pendidikan tanpa hambatan biaya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, mengungkapkan bahwa program ini akan diterapkan secara bertahap, dengan tahap pertama difokuskan pada sekolah negeri.
Baca juga: 5 Bulan Kepergian Benny Laos, Sherly Laos Curhat: Pilihannya Hanya Bertahan dan Menerima Takdir
"Kami telah menerima arahan dari Ibu Gubernur dan Wagub untuk tahap awal mencakup 36.838 siswa SMA dan SLB, serta 9.000 siswa SMK, yang akan dibiayai melalui Bosda," ujar Abubakar dalam keterangannya di Ternate, Rabu (12/3/2025).
Dalam implementasinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara membagi program ini ke dalam dua klaster utama, klaster 1 SMA dan SLB dengan total 36.838 kemudian klaster 2 SMK dengan total 9.000 siswa.
Abubakar menjelaskan, besaran bantuan yang diterima masing-masing klaster berbeda, mengingat siswa SMK memerlukan biaya tambahan untuk Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
"Perbedaan ini disebabkan kebutuhan khusus di SMK yang tidak ada di SMA dan SLB. Oleh karena itu, alokasi anggaran juga disesuaikan agar program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi setiap siswa," jelasnya.
Lanjutnya, Sherly Laos telah memberikan persetujuan penuh atas pelaksanaan program pendidikan gratis ini.
Saat ini, Dinas Pendidikan tengah menyusun regulasi pendukung agar program dapat berjalan dengan mekanisme yang transparan dan tepat sasaran.
"Kami sedang berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) Pendidikan Gratis serta pedoman teknis penyaluran BOSDA."
"Regulasi ini akan mengatur secara detail penerima manfaat, komponen pembiayaan, mekanisme penyaluran, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran," terang Abubakar.
Abubakar optimistis bahwa semua persiapan regulasi dan teknis akan rampung dalam waktu dekat, sehingga program ini bisa segera direalisasikan sesuai jadwal.
Baca juga: Kehangatan Sherly Laos dan Khofifah Indar saat Buka Bersama Ormas Islam di Maluku Utara
"Pendidikan Gratis adalah hak bagi setiap siswa di Maluku Utara. Kami memastikan program ini akan berjalan transparan dan tepat sasaran, sehingga meringankan beban masyarakat," tegas Abubakar.
Dengan adanya program pendidikan gratis ini, Abubakar berharap dapat memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta meringankan beban ekonomi orang tua dalam membiayai sekolah anak-anak mereka.
"Ini bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi investasi bagi masa depan Maluku Utara. Dengan pendidikan yang lebih terjangkau dan berkualitas, kita berharap generasi muda Maluku Utara dapat lebih siap bersaing di tingkat nasional maupun global," pungkas Abubakar. (*)
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Sabet Baznas Award 2025: Bukti Dukungan Kuat Gerakan Zakat |
![]() |
---|
RPJMD Tidore 2025–2029 Dievaluasi, Bappeda Malut Dorong Perencanaan Lebih Visioner dan Terukur |
![]() |
---|
140 ASN Pemprov Maluku Utara Masuk Masa Purna Bhakti, Sherly Laos Beri Pesan Menyentuh |
![]() |
---|
Ini Jejak Karier dan Harta Kekayaan Muhammad Assyura Umar, Kabid Pemerintahan Desa DPMD Malut |
![]() |
---|
UKM Jadi Penopang Ekonomi Daerah, Pemprov Maluku Utara Beri Stimulus Alat Penunjang |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.