Agenda Kegiatan Sherly Laos 4 Hari Terakhir: Bahas Tambang, Sekolah Rakyat, Beasiswa Pelajar Malut

TRIBUNTERNATE.COM - Berikut ini agenda kegiatan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos atau Sherly Tjoanda, dalam empat hari terakhir.

Dari 17 Maret hingga 20 Maret 2025, hari-hari Sherly Laos dipadati dengan kegiatan pemerintahan.

Mulai dari diskusi mengenai tambang, sekolah rakyat, hingga beasiswa untuk pelajar Maluku Utara.

Baca juga: Sherly Laos Pastikan Keuangan Daerah Berdampak Nyata bagi Warga, Sempatkan Ketemu 2 Kepala Daerah

Baca juga: Demi Bertugas Jadi Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos Rela Tidak Ketemu 3 Anaknya 2 Minggu

Berikut agenda kegiatan Sherly Laos:

"17 Maret – Bertemu Menteri Koperasi, konsultasi terkait Koperasi Merah Putih & potensi budidaya rumput laut. Lanjut konsultasi ke Ditjen Keuangan Daerah, tentang optimalisasi PAD & tata kelola keuangan.

18 Maret – Audiensi dengan Menteri BKPM bersama Pak Gubernur Sultra & Ibu Wagub Sulteng, konsultasi Optimalisasi objek pajak guna peningkatan PAD di sektor tambang & investasi.
Lanjut ke DJPK Kemenkeu, audiensi terkait perhitungan DBH, optimalisasi DAU & pembiayaan PPPK 2025.

19 Maret – Kunjungan ke Mensos, konsultasi Sekolah Rakyat & kuota PBI BPJS untuk warga pra-sejahtera Malut.

20 Maret – Bertemu Menteri Dikti dan jajarannya konsultasi peningkatan sarpras perguruan tinggi, kuota beasiswa & rencana kunjungan Pak Mentri ke Malut." dikutip dari Instagram @s_tjo.

Bertemu 2 Kepala Daerah

Sherly Laos memastikan keuangan daerah akan memberi dampak nyata bagi warga Malut.

Untuk itu, Sherly Laos mengagendakan sejumlah pertemuan untuk membahas pemanfaatan keuangan seperti pendapatan asli daerah (PAD).

Sherly Laos bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Arniwaty Lamadjido pada 18 Maret 2025.

Ketiganya melakukan audiensi dengan Menteri BKPM untuk membahas kendala optimalisasi PAD, terutama di sektor pertambangan dan investasi.

Agenda selanjutnya, Sherly Laos melanjutkan pertemuan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) - Kementerian Keuangan guna membahas transparansi perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH), optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta anggaran untuk pembiayaan pengangkatan PPPK ke depan.

Menurutnya, sejumlah diskusi itu sangat penting demi memastikan keuangan daerah yang tepat sasaran.