DPRD Maluku Utara Desak Percepat Pengadaan Barang dan Jasa

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray, meminta Gubernur Sherly Laos agar segera memproses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Iqbal, perputaran anggaran di daerah masih jauh dari target, padahal saat ini sudah memasuki triwulan pertama

Akibatnya, serapan anggaran Pemprov Maluku Utara baru menyentuh angka 11 persen.

Baca juga: Harga dan Buyback Emas Antam Kamis 27 Maret 2025: Naik Rp 7 Ribu

"DPRD akan segera berkonsultasi dengan Gubernur. Minimal, di akhir bulan ini perputaran uang harus lebih besar."

"Keran-keran anggaran harus dibuka agar program-program bisa segera berjalan. Contohnya, anggaran pokok-pokok pikiran DPRD yang bisa digunakan untuk bantuan rumah ibadah dan kebutuhan masyarakat lainnya," ujar Iqbal.

Ia memahami bahwa Sherly Laos masih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah, mengingat besarnya tantangan yang harus dihadapi.

Namun, Iqbal menekankan bahwa keputusan untuk menunda anggaran terlalu lama dapat berdampak negatif pada perekonomian daerah.

Dalam kesempatan yang sama, politisi Golkar ini juga mengingatkan Sherly Laos agar tidak lagi memangkas anggaran Pokir DPRD, yang tahun ini hanya tersisa Rp1 miliar per anggota DPRD.

Baca juga: Sejumlah Anggota DPRD Tidore Malas Berkantor, Ade Kama: Bakal Dievaluasi

“Kami sudah cukup berlapang dada ketika anggaran Pokir yang sebelumnya Rp3 miliar per anggota dipangkas menjadi Rp1 miliar. Artinya, sejak awal DPRD telah merelakan Rp90 miliar untuk membayar utang pihak ketiga,” tegasnya.

Ia menegaskan, anggaran Pokir bukan hanya kepentingan DPRD, tetapi juga kepentingan masyarakat , karena dana tersebut sering diperuntukkan program sosial dan infrastruktur kecil yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

“Kalau Pokir terus dipangkas, maka banyak kepentingan masyarakat yang tidak akan terakomodasi. Kami berharap efisiensi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan rakyat,” tandasnya. (*)