Kasus AIDS Hingga Malaria di Maluku Utara Melonjak, Pemprov Lakukan Langkah Ini

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Penyakit AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria di Provinsi Maluku Utara tercatat melonjak.

Data tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan kasus yang signifikan, membuat pemerintah dan pemangku kepentingan melakukan upaya pencegahan dan pengendalian yang lebih serius.

Di mana, data terbaru menunjukkan pada tahun 2024, kasus baru HIV/AIDS di Maluku Utara mencapai 670 kasus, Tuberkulosis melonjak hingga 4.020 kasus, dan Malaria sebanyak 123 kasus.

Baca juga: Ini Tanggapan DPRD Ternate Soal Alih Fungsi Plaza Gamalama Jadi RSUD

Untuk menentukan langkah pencegaha, Pemprov Maluku Utara menggelar Workshop Petunjuk Teknis Integrasi Program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) tingkat provinsi di Ternate, Selasa (15/4/2025).

Asisten II Setda Malut Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sri Haryanti Hatari, menegaskan bahwa lonjakan kasus tersebut bukan sekadar angka, tapi cerminan kondisi kesehatan masyarakat yang genting dan menyentuh banyak aspek kehidupan dari sosial hingga ekonomi.

“Setiap kasus bukan hanya statistik, tapi ada harapan hidup di baliknya. Anak-anak yang ingin tumbuh sehat, orang tua yang berjuang sembuh, dan keluarga yang mendambakan masa depan lebih baik,” kata Sri Haryanti saat membacakan sambutan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos.

Menurut Sri Haryanti, data yang tersedia saati ini menjadi alarm darurat kesehatan yang tak bisa dianggap biasa.

“Penyakit-penyakit ini bukan hanya menyerang fisik, tapi juga menggerus produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia menuturkan, pemerintah menargetkan eliminasi ATM pada tahun 2030. Namun, untuk mencapainya dibutuhkan strategi lintas sektor, kolaborasi antarlembaga, serta keterlibatan komunitas secara aktif.

Untuk itu, Sri Haryanti mengajak seluruh pemangku kepentingan dari kabupaten/kota, sektor swasta, komunitas kesehatan, hingga masyarakat luas untuk mengambil bagian dalam gerakan bersama melawan ATM.

“Saya optimis. Dengan komitmen kolektif, kita bisa menjadikan Maluku Utara sebagai wilayah yang sehat, tangguh, dan bebas dari ancaman ATM,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) Maluku Utara dr. Fathiyah Suma menuturkan, workshop ini bertujuan mensosialisasikan regulasi penting seperti Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan penyelarasan perencanaan anggaran kesehatan daerah.

Agar program ATM benar-benar terintegrasi dalam dokumen pembangunan dan penganggaran tahun 2026.

Baca juga: Benfica Mau Gaet Bernardo Silva Lagi, tapi Ada Satu Penghalang yang Bikin Bintang City Gagal Pulang

“Kami ingin memastikan ATM masuk dalam perencanaan daerah, dari RKPD hingga RKA, agar tak lagi jadi program pinggiran,” ujarnya.

Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Adinkes Pusat dr. Ferdinand Laihad, Plt Kadinkes Maluku Utara Muhammad Isa Tauda, serta peserta workshop dari berbagai unsur pemerintah dan organisasi kesehatan.

Peningkatan kasus ATM di Maluku Utara bukan sekadar tantangan kesehatan, tapi ujian solidaritas dan kepemimpinan semua elemen untuk menjamin generasi mendatang tumbuh dalam kondisi sehat dan sejahtera. (*)