Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Ajak ASN Jaga Silaturahmi dan Siap Bertransformasi Digital

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Momen halal bihalal pertama dalam masa kepemimpinan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Kegiatan yang digelar di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Selasa (22/4/2025) itu dihadiri oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Maluku Utara.

Rilis

Dalam sambutannya, Sherly Laos menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan hubungan yang harmonis di antara seluruh ASN, mulai dari pimpinan OPD hingga eselon III dan IV.

"Saya berharap momen ini menjadi penguat silaturahmi dan sinergi antarelemen ASN. Semangat kebersamaan harus terus dijaga demi pelayanan publik yang semakin baik, "ujarnya.

Baca juga: Terminal Angkutan Umum di Halmahera Selatan Jadi Wahana Anak-anak, Kadishub Pilih Bungkam

Ia juga menyinggung progres pengangkatan CPNS dan tenaga honorer yang lulus PPPK, seraya memastikan bahwa seluruh proses administratif sedang dalam pengurusan.

Mengacu pada arahan Kemenpan RB, Kemendagri, dan BKN, pengangkatan CPNS akan dilakukan pada Juni 2025.

"Honorer yang sudah lulus PPPK diimbau segera melengkapi administrasi dan memantau keluarnya Nomor Induk PPPK (NEMTEK). Jika sudah keluar sebelum Juni, maka bisa ikut pelantikan Oktober nanti, "jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga berdialog langsung dengan para ASN dan PPPK terkait gaji bulan April dan pencairan TTP Maret.

Yang mana Sherly Laos menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi digital di lingkup pemerintahan.

Salah satunya adalah penerapan sistem e-Kinerja dan absensi digital melalui aplikasi GASKEN.

"Kita akan mengurangi penggunaan ATK dan menggantinya dengan iPad untuk efisiensi."

Baca juga: Gubernur Malut Sherly Laos Launching KIP-KD: Wujud Nyata Program 100 Hari di Bidang Pendidikan

"Saat ini, belanja ATK kita mencapai miliaran rupiah. Dengan sistem digital, kita bisa bekerja lebih efektif dan efisien, "ujarnya.

ia juga menyampaikan akan memverifikasi ulang jabatan ASN agar sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian masing-masing. Langkah ini penting untuk memastikan birokrasi yang profesional dan kompeten.

"Sarjana keuangan harus di BPKAD, lulusan pertanian di Dinas Pertanian, dan seterusnya. Kita ingin penempatan sesuai kompetensi, "tegasnya. (*)