Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Sampaikan Persetujuan R-APBD 2026

Ringkasan Berita:1. Pendapatan daerah untuk 2026 ditetapkan sebesar Rp 2,79 triliun

2. Belanja daerah Rp 2,81 triliun dengan defisit sebesar Rp 23,24 miliar

3. Sherly Laos: Defisit ini masih berada di bawah batas maksimal 3,45 persen

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos secara resmi menyampaikan pidato pendapat akhir kepala daerah (Kada) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (T.A) 2026 dalam rapat paripurna DPRD Maluku Utara di Sofifi, Jumat (7/11/2025).

Dalam pidatonya, Sherly Laos menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama konstruktif selama proses pembahasan R-APBD 2026 yang berlangsung intensif dan penuh semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif.

"Alhamdulillah, berkat kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, hari ini kita telah sampai pada tahap persetujuan bersama terhadap RAPBD 2026."

"Terima kasih atas saran, masukan dan perhatian seluruh fraksi demi penyempurnaan rancangan ini, "ujar Sherly Laos.

Baca juga: Kelola 3.882 TKA, 10 Bulan Ditransker Halmahera Selatan Sumbang Rp 44 Miliar untuk PAD

Dalam laporannya, Sherly Laos memaparkan bahwa pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 2,79 triliun sementara belanja daerah mencapai Rp 2,81 triliun dengan defisit sebesar Rp 23,24 miliar.

Baca juga: Gubernur Maluku Utara: Jalan Trans Kieraha Buka Akses Ekonomi Baru dan Dongkrak Konektivitas Sofifi

Defisit ini masih berada di bawah batas maksimal 3,45 persen sebagaimana diatur dalam ketentuan fiskal nasional.

Rincian pendapatan daerah terdiri atas:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,165 triliun  
Pendapatan Transfer Rp 1,630 triliun  
Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 212 juta  

Sedangkan belanja daerah dialokasikan untuk:

Belanja Operasi Rp 2,207 triliun  
Belanja Modal Rp 592 miliar  
Belanja Tidak Terduga Rp 20 miliar  

Dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 28,2 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp5 miliar, maka pembiayaan netto Rp 23,24 miliar menutup seluruh defisit sehingga tidak ada SILPA.

Sherly Laos menjelaskan bahwa belanja daerah 2026 diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor strategis, dengan porsi:

Pendidikan 32,84 persen
Belanja infrastruktur pelayanan publik 32,84 persen, serta
Belanja pegawai 37,95 persen

Selain itu, belanja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai Rp 59,5 miliar.

Di lain sisi, pemerintah provinsi juga berkomitmen penuh menjalankan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.