Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemprov Malut

Pemprov Maluku Utara Tetapkan 6 Prioritas RKPD 2026, Sherly Laos: Pembangunan Harus Lebih Terarah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menetapkan enam prioritas utama dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026

Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
TribunTernate.com/Sansul Sardi
PEMBANGUNAN - Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, saat diwawancarai awak media, Kamis (24/4/2025). 

TRIBUNTERNATE. COM, SOFIFI– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menetapkan enam prioritas utama dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Dokumen ini menjadi arah strategis pembangunan daerah, dengan menekankan keberlanjutan, inklusivitas, serta respons terhadap tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

RKPD 2026 merupakan lanjutan dari implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025–2026 dengan tema besar “Penguatan Ekonomi dan Daya Saing SDM untuk Penyiapan Fondasi Transformasi”.

Baca juga: Masa Depan Cole Palmer setelah Ampas di Chelsea, Ally McCoist: Dia Mampu Pindah ke Klub Lain

Melalui tema ini, Pemprov Maluku Utara berkomitmen untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Pada tahun 2024, Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 13,73 persen, sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 22,94 persen.

Sektor industri pengolahan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan, meski beberapa faktor seperti keterlambatan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sektor tambang turut mempengaruhi penurunan tersebut.

RKPD 2026 juga menargetkan penurunan angka stunting menjadi 11 persen. Peningkatan usia harapan hidup ke 71,7 tahun, serta menurunkan Gini Rasio ke angka 0,29 sebagai wujud pemerataan kesejahteraan.

Dari sisi fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp921,68 miliar, dengan total proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3,68 triliun.

Sherly Laos menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah wajib menjadikan RKPD ini sebagai acuan dalam menyusun program kerja.

Ia menekankan pentingnya arah pembangunan yang lebih fokus, terukur, dan mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.

“RKPD bukan hanya dokumen teknis, tetapi komitmen moral dan politik untuk memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” tegas Sherly.

Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap dapat memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang menuju provinsi yang sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan

6 Prioritas Pembangunan RKPD 2026 :

1. Penguatan SDM dan Penanggulangan Kemiskinan

Fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda.

2. Transformasi Ekonomi Inklusif dan Kompetitif

Meliputi hilirisasi industri pertambangan, pengembangan ekonomi biru (kelautan dan perikanan), serta dukungan kepada UMKM agar naik kelas.

Halaman
12
Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved