Polda Maluku Utara Juga Ikut Cari Solusi Permasalahan PT STS dengan Warga

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Polda Maluku Utara juga ikut cari solusi permasalahan antara PT STS dengan warga.

Diketahui, perusahaan tambang di Halmahera Timur ini sedang bermasalah dengan warga sekitar.

Karena tak kunjung selesai, aktivitas perusahaan ini dihentikan sementara olah Pemkab Halmahera Timur.

Aktivitas diperbolehkan kembali asalkan sudah ada jalan keluar antara PT STS dengan warga sekitar.

Baca juga: PT STS di Halmahera Timur Setuju Aktivitas Pertambangan Dihentikan Sementara

Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono mengatakan, pada prinsipnya semua permasalahan selalu ada solusi, namun harus diselesaikan dengan kepala dingin.

Dikatakan, berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah menjadi Undang-undang nomor 35 tahun 2012 menyatakan bahwa hutan terbagi menjadi 3 yakni hutan hak, hutan negara dan hutan adat.

Baca juga: Dihadapan Warga, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub: Aktivitas Tambang PT STS Dihentikan Sementara

"Kehadiran kami (kepolisian) di lokasi pertambangan adalah untuk menjaga keamanan dan mencegah agar tidak terjadi konflik."

"Selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam memfasilitasi rekonsiliasi, dan memberikan edukasi tentang toleransi serta nilai-nilai kultural."

"Sehingga dapat menciptakan kondisi masyarakat yang damai, harmonis dan inklusif, "papar Kapolda, Kamis (1/5/2025). (*)