Pemprov Maluku Utara Kucurkan Rp32 Miliar untuk Pendidikan Gratis

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menggelontorkan anggaran sebesar Rp32 miliar untuk mendukung program pendidikan gratis bagi jenjang SMA, SMK, dan SLB, hingga sekolah swasta.

Di mana, program ini telah mulai dijalankan sejak April lalu.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat dikonfirmasi pada Jumat (2/5/2025) mengungkapkan bahwa anggaran ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan merata.

Baca juga: Peringati Hardiknas 2025, Pemkot Ternate Serukan Pendidikan Tanpa Diskriminasi

“Total anggaran pendidikan gratis yang dikucurkan tahun ini sebesar Rp 32 miliar. Perlu dicatat, ini bukan akumulasi untuk satu tahun penuh karena programnya sudah mulai berjalan sejak April 2025,” jelas Sarbin, usai memimpin upacara hari Pendidikan Nasional di halaman Kantor Dikbud di Sofifi.

Ia menjelaskan, skema anggaran disusun secara terintegrasi, memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) yang bersumber dari pemerintah pusat, serta diperkuat dengan alokasi BOSDa dari APBD Provinsi.

“Kami optimis program ini bisa berjalan maksimal karena ditopang oleh dana transfer pusat dan daerah."

"Ini menjadi bukti keseriusan Pemprov dalam membebaskan biaya pendidikan untuk seluruh pelajar tingkat menengah atas di Malut,” tambahnya.

Sarbin Sehe juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap implementasi di lapangan.

Ia mengingatkan agar tidak ada lagi pungutan liar di sekolah, sebab semua kebutuhan dasar operasional sudah ditopang oleh BOSDa.

Baca juga: Bahu Libra Nyeri karena Gugup, Capricorn Prima: Ramalan Zodiak Kesehatan Jumat 2 Mei 2025

“Kami sadari, kebutuhan setiap satuan pendidikan berbeda, terutama antara SMA dan SMK. Tapi harapan kami, dengan dana ini semua kebutuhan mendasar dapat terpenuhi dan tidak ada lagi alasan untuk membebani siswa dengan pungutan tambahan,” tegas Sarbin.

Pendidikan gratis ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Sherly Laos dan Sarbin Sehe.

Pemprov juga menargetkan pelibatan sektor swasta dan CSR dalam mendukung kualitas pendidikan di Maluku Utara secara berkelanjutan. (*)