Wakil Gubernur Maluku Utara Instruksikan Percepatan Penanganan Longsor Loloda, Halmahera Barat

Ringkasan Berita:1. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe memimpin Rakor bersama Tim Teknis Penanggulangan Bencana
2. Rakor ini fokus pada percepatan pemulihan infrastruktur jalan akibat longsor di Kecamatan Loloda, Halmahera Barat
3. Dalam arahannya, Sarbin Sehe menekankan pentingnya sinergi antar-instansi agar penanganan bencana tidak hanya cepat secara fisik, tetapi juga tertib secara administrasi

Rilis

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama Tim Teknis Penanggulangan Bencana di Ruang Rapat Gedung Pusdalops BPBD Maluku Utara, Rabu (1/4/2026).

Rakor ini fokus pada percepatan pemulihan infrastruktur jalan akibat longsor di Kecamatan Loloda, Halmahera Barat serta pembenahan administrasi pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat.

Dalam arahannya, Sarbin Sehe menekankan pentingnya sinergi antar-instansi agar penanganan bencana tidak hanya cepat secara fisik, tetapi juga tertib secara administrasi.

Karenanya ia menginstruksikan agar seluruh tahapan pekerjaan diselesaikan tepat waktu untuk menghindari penumpukan utang daerah.

Baca juga: Dampak Gempa M7,6 Malut-Sulut, Karamba Lobster Warga Jorjoga Taliabu Ambruk

"Mekanisme pengadaan harus tetap dikawal ketat oleh BPBJ (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)."

"Saya minta segera bentuk SK PPK dan susun RAB dengan teliti."

"Meskipun ini status darurat, pertanggung jawaban anggaran harus jelas agar tidak menjadi temuan di kemudian hari, "tegas Wagub Sarbin.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Kabid Jasa Konstruksi melaporkan bahwa tim teknis telah diterjunkan ke 4 desa terdampak yakni Desa Posi-Posi, Pacao, Darume dan Desa Woitia.

Meski progres pekerjaan sempat mencapai 70 persen pada pertengahan Februari, cuaca ekstrem dan longsor susulan pada 5 Maret kembali menghambat akses menuju Kecamatan Loloda.

Namun saat ini PUPR tengah memacu penyusunan RAB agar target penyerahan pekerjaan (PHO) dapat tercapai bulan ini.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan BPKAD menyatakan kesiapannya mendukung penganggaran melalui dana Belanja Tak Terduga (BTT).

Tetapi BPKAD mengingatkan agar penggunaan dana tersebut wajib melampirkan Surat Persetujuan Kepala Daerah dan sesuai dengan Pergub guna menghindari catatan dari BPK.

Di sisi lain, BPBD Maluku Utara melaporkan adanya kendala operasional dalam peninjauan lokasi dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menanggapi hal ini, diputuskan bahwa personel PPK (3-4 orang) akan diusulkan oleh BPBJ untuk kemudian ditetapkan melalui SK oleh Kepala BPBD.

Baca juga: Gempa M7,6: Gubernur Malut Sherly Laos Minta Warga Pesisir Ternate hingga Halmahera Jauhi Pantai