Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Bicara di DPR RI: Dampak Tambang hingga Status Sofifi

TRIBUNTERNATE.COM, MALUKU UTARA - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Kepala Daerah lainnya penuhi undangan Rapat Dengar Pendapat dari Komisi II DPR RI.

Kegiatan tersebut dibagikan Sherly Laos ke akun Instagram pribadinya @s_tjo, Selasa (304/2025).

Ketika diberi giliran untuk menyuarakan kondisi daerah yang dipimpinnya, Sherly Laos soroti status Ibukota Sofifi hingga dampak aktivitas tambang.

Baca juga: Respon Cepat Sherly Laos, Pemprov Malut Kucur Rp 7,3 Miliar Perbaiki Jembatan di Halut dan Halbar

Selain itu, Sherly Laos juga menjelaskan soal kondisi keuangan Maluku Utara, yang hingga saat ini tidak mengalami pertumbuhan signifikan.

Di mana kata Sherly Laos, untuk keuangan, secara fisikal lemah dan Maluku Utara masih sangat bergantung pada dana transfer pusat.

Untuk aktivitas tambang sendiri, Sherly Laos tegas mengatakan bahwa daerah selama ini menanggung dampak lingkungan dan sosial tanpa kompensasi layak.  

"Yang saya hormati pimpinan komisi dua DPR RI, Ibu Wamendagri beserta jajarannya, 

"Kondisi keuangan dari Maluku Utara total pendapatan tidak ada pertumbuhan yang signifikan, bahwa kita fisikal yang lemah, kita sangat bergantung kepada dana transfer pusat ke Daerah,"

"Dan DAU kita 100 persen habis untuk belanja pegawai. Kita murni hanya hidup dari operasional bergantung kepada PAD dan DBH,"

"Dan posisi utang Provinsi Maluku Utara saat ini dari APBD sekitar Rp 3,2 triliun, utangnya ada Rp 998 miliar atau sekitar 30 persen dari APBD, peninggalan dari Pemerintahan yang sebelumnya,"

"Usulan dari kami Provinsi Maluku Utara dikarenakan DAU transferannya habis untuk belanja pegawai maka kami harus berpikir of the free box, bagaimana meningkatkan PAD,"

Sherly Laos Bicara Soal Dampak Tambang

"Dampak lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dieksplor selama ini dampak sosial dan dampak lingkungan ditanggung langsung oleh Daerah,"

"Tapi kemudian kita tidak mendapatkan kompensasi nilai ekonomi yang cukup untuk memperbaiki dampak tersebut. Permintaan dari kami hanya menginginkan kompensasi ekonomi yang layak,"

"Mohon jalan, jembatan, Pendidikan, Kesehatan, dilayakkan sesuai standar. Jadi Ketika 10, 15 atau 20 tahun lagi sumber daya alamnya habis,"

"Maluku Utara sudah ada diversifikasi ekonomi di pertanian, di perikanan dengan skala ecomomi of scale yang cukup besar, yang bisa menggantikan PAD dan BBH yang oleh tambang, tetapi di sektor perikanan dan pertanian,"

"Yang terakhir adalah DOB Sofifi, berdasarkan pre-press tahun 1999 kita ditetapkan Sofifi menjadi Ibukota. Tetapi kemudian statusnya saat ini masih Kelurahan,"

"Sehingga kemudian ada kebingungan di Daerah jika memungkinkan DOB untuk Sofifi, itu saja terima kasih." Pungkas Sherly Laos.

Terima kasih Komisi II DPR RI atas undangan Rapat Dengar Pendapat ..

Hari ini, kami para kepala daerah dapat menyuarakan langsung berbagai kendala nyata yang kami hadapi di lapangan.
Semoga pertemuan ini menjadi awal sinergi yang lebih kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, inklusif, dan berpihak pada rakyat… Dikutip pada Sabtu (3/5/2025).

Gerak Cepat Sherly Laos Perbaiki Jembatan Putus di Halut dan Halbar

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos merespon cepat terkait kondisi jembatan putus di Halmahera Utara dan Halmahera Barat.

Pemprov Maluku Utara kucurkan sekitar Rp 4,4 miliar untuk perbaiki jembatan Pasawane putus akibat bencana longsor di Desa Saluta, Galela Utara, Halmahera Utara.

Lalu jembatan putus di Desa Roko, Galela Barat, Halmahera Utara yang juga diterjang longsor akibat intensitas hujan tinggi, dianggarkan Rp 2,1 miliar.

Kemudian ruas jalan di Desa Kedi, Kecamatan Loloda, serta di Desa Goa, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, dianggarkan Rp 300 juta.

Total keseluruhan yang dikucurkan Pemprov Maluku Utara sebesar Rp 7,3 miliar yang bersumber dari data Belanja Tidak Terduga (BTT).

Merupakan penghubung ekonomi rakyat, Sherly Laos memastikan jalan maupun jembatan harus aman serta terhubung dengan baik.

"Jadi dari kemarin hujan deras itu kejadian hari Kamis (24 April 2025) dan hari Jumat kemarin, di jalan terjadi longsor,"

"Di Saluta, itu ada jembatan sekitar 30 meter, RAB nya yang dibutuhkan sekitar Rp 4,4 m. Kemudian hari Jumat tanggal 25 April, Roko, Galela Timur, ruas Kedi, Galela, itu longsor juga,"

"Penanganannya sekitar Rp 2,1 miliar. Kemudian Jailolo, Desa Goa, Ibu, longsor juga tapi cuma 16 meter sekitar Rp 300 juta,"

"Kemudian Lapida Rame Rp 500 juta, jadi total Rp 7,3 miliar. Rp 7,3 Miliar ini menggunakan data BTT biar segera diatasi," 

"Lengkapin aja dokumennya dan penyampainnya, bahwa ini bencana dan kita akan menggunakan dana BTT untuk beresin karena ini adalah ruas provinsi,"

"Bersurat aja, minggu ini selesaikan administrasi tanggal 5 bulan mei mulai pengerjaan, penunjukkan yang benar," tegas Sherly Laos.

Hal ini diunggah Sherly Laos melalui akun instagram pribadinya di @s_tjo, Selasa (29/4/2025).

Respon cepat Pemprov Maluku Utara.

Akibat jembatan putus & longsor di Halut dan Halbar (24–25 April 2025), akses warga sempat terputus.
Kami alokasikan Rp7,3 M dari Dana BTT untuk penanganan darurat.

Jalan harus aman & terhubung. Ekonomi harus jalan.
Rakyat harus terlindungi. Dikutip pada Jumat (2/5/2025). (*)