Demi Terhindar dari Korupsi, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Gunakan Sistem Ini

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menegaskan keseriusannya mentransformasi tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik. 

Langkah ini diambil untuk membawa pemerintahan keluar dari bayang-bayang stigma korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melekat pada pemerintahan sebelumnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) kini menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih.

Salah satunya dengan berupaya mencapai skor tinggi pada Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tahun 2025.

Baca juga: Renovasi Kediaman Gubernur Maluku Utara, Pengadaan Bahan Sudah 65 Persen

Pemprov akan mengadaptasi sistem tata kelola pemerintahan Pemprov Bali yang pada 2024 berhasil meraih skor MCSP tertinggi secara nasional dengan angka 99. 

MCSP merupakan sistem yang dirancang KPK untuk mencegah korupsi di pemerintahan daerah dengan memantau berbagai aspek tata kelola dan mengidentifikasi area berisiko korupsi.

Kepala Inspektorat Maluku Utara Nirwan MT Ali mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Pemprov Bali sudah mulai berjalan.

Pihaknya telah menindaklanjuti arahan sang gubernur agar OPD teknis yang terlibat wajib melaksanakan langkah-langkah teknis di lapangan.

"Pada 25 Agustus nanti, Inspektur Bali bersama tim akan datang ke sini untuk berbagi tips dan strategi pemenuhan dokumen MCSP, "ujar Nirwan, saat diwawancarai wartawan di Ternate belum lama ini, Senin (11/8/2025).

Menurutnya, saat ini setiap OPD sudah mulai kooperatif dalam memenuhi dokumen, khususnya pada delapan area intervensi MCSP.

Perencanaan dan enganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah (BMD), optimalisasi pajak daerah dan perizinan.

Baca juga: Renovasi Kediaman Gubernur Maluku Utara, Pengadaan Bahan Sudah 65 Persen

"Kedatangan tim Pemprov Bali diharapkan memberi solusi dan pengetahuan tambahan untuk mengatasi kendala yang kita hadapi selama ini, "jelasnya.

Tahun ini Pemprov Malut menargetkan skor MCSP 80 agar masuk zona hijau. Tahun lalu, Malut hanya meraih skor 71 yang masih berada di zona kuning.

"Ini keseriusan kita untuk bertransformasi menuju pemerintahan yang bersih dan bebas praktik korupsi. Apa yang kita pelajari dari Bali akan langsung kita implementasikan, "tegas Nirwan mengakhiri. (*)