Perkuat Sinergi Tata Kelola dengan BPKP Maluku Utara, Pemprov Malut Bakal Ubah Bansos Jadi Barang

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan melalui pertemuan strategis antara Gubernur Malut Sherly Laos dan Kepala Perwakilan BPKP Malut Tri Wibowo Aji, Senin (5/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Sherly menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, termasuk mekanisme penyaluran hibah, efisiensi belanja, serta penguatan dokumen perencanaan pembangunan.

“Reformasi tata kelola tidak bisa ditunda. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Sherly.

Salah satu terobosan yang tengah disiapkan pemprov adalah pengalihan bentuk bantuan sosial dari uang tunai menjadi barang.

Langkah ini diambil untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan mengurangi risiko penyimpangan dalam distribusi bantuan.

“Kami ingin bantuan sosial tidak hanya cepat, tapi juga tepat. Konversi dari uang ke barang adalah bagian dari strategi transparansi dan penguatan kontrol,” jelas Sherly.

Menanggapi hal tersebut, Tri Wibowo Aji menyatakan kesiapan penuh lembaganya dalam mendukung reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan internal di Maluku Utara.

Baca juga: Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba Beberkan Alasan Ganti Kepala Dinas PMD

Baca juga: Rakor Penanggulangan Bencana dan Simulasi Tsunami di Tidore, Ahmad Laiman Sebut Perlu Libatkan Sipil

“BPKP siap melakukan pendampingan intensif, termasuk peningkatan kapasitas APIP daerah. Tujuan akhirnya jelas: tata kelola yang bersih, keuangan daerah yang akuntabel, dan kesejahteraan masyarakat yang nyata,” tegas Tri.

Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Malut, Albertus Mugi Susanto, turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Ia menambahkan bahwa BPKP akan fokus mendampingi Pemprov Malut dalam mengintegrasikan aspek akuntabilitas ke dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Pertemuan ini menandai babak baru penguatan sinergi antara Pemprov Maluku Utara dan BPKP, yang tidak hanya bertumpu pada kepatuhan administratif, tetapi juga menekankan efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan.(*)