BPN Morotai Akui Lahan TNI AU di Lingkar Bandara Pitu yang Bersertifikat Baru 600 Hektare

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Pulau Morotai, Syamsuddin Abubakar, menyampaikan sertifikat tanah milik TNI AU Morotai di lingkar Bandara Pitu Morotai, Maluku Utara, yang disertifikasi oleh BPN hanya 600 hektare, bukan 1.125.

"Jadi mereka bilang sertifikat tanah 1.125 hektare itu tidak benar, yang ada hanya 600 hektare saja yang sudah ada sertifikat di lingkar bandara itu,"ucap Syamsuddin ketika diwawancarai Tribunternate.com usai rapat bersama DPRD Morotai, Selasa (6/5/2025).

Sebelumnya, hal tersebut dikemukakan dalam rapat bersama Komite Masyarakat Lingkar Bandara dengan DPRD Morotai.

"Jadi tadi itu bahas oleh Komite Masyarakat Lingkar Bandara itu bahas jumlah tanah itu. Jadi yang bersertifikat itu baru 600 hektare itu, tapi itu daftar dari zaman Kabupaten Halut lagi, jadi itu hanya tanah di lingkar bandara saja," timpalnya.

"Saya tidak tahu untuk jumlah yang disampaikan sekitar 1.125 itu. Dan itu kami tidak tahu, 1.125 ini datanya siapa sih," sambungnya.

Syamsuddin juga mengatakan tak ada warga yang menyanggah saat pengajuan sertifikat oleh TNI AU. 

"Terus lagi, kan selama sertifikat tanah ini kan tidak ada yang menyanggah. Maka tadi saya bilang kenapa warga tidak menyanggah, kenapa jadi perdebatan,"cetusnya.

Jika lahan sekitar 1.125 hektare bakal disertifikasi, tentu harus disertai bukti-bukti berupa hak kepemilikan.

"Jika 1.125 ini dimasukkan untuk disertifikatkan, maka pihak TNI AU harus buktikan bahwa itu mereka punya aset. Kalau tidak buktikan bagaimana? Jadi itu masih orang-orang ngomong saja, yang jelas baru jumlah itu 600 hektare saja sudah bersertifikat," pungkasnya.

Tak Ada Sanggahan Masyarakat

Syamsuddin Abubakar menyampaikan, sertifikat tanah seluas 600 hektare di lingkar Bandara Pitu, Maluku Utara, yang diajukan oleh TNI AU secara administrasi memenuhi persyaratan.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite Masyarakat Lingkar Bandara yang digelar oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai, bertempat di ruang rapat DPRD Morotai, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Morotai, Maluku Utara.

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Morotai, Muhamad Rizki didampingi Wakil Ketua, Jainudin Papala, dihadiri anggotanya, pihak BPN, dan Komite Masyarakat Lingkar Bandara.

RDP digelar dengan tujuan menyelesaikan sengketa lahan antara TNI AU dan masyarakat Morotai.

Secara aturan, tanah seluas 600 hektare tersebut sah milik TNI AU karena saat diajukan ke BPN tidak ada klaim dari masyarakat.

Hal itu yang menjadi dasar dikeluarkannya sertifikat tanah.

"Terkait dengan administrasi secara aturan kami, bahwa tanah ini bisa disertifikatkan karena itu memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan hari ini saya sampaikan pada hadiri bahwa Angkatan Udara memenuhi syarat itu untuk disertifikatkan, karena berdasarkan administrasi yang disampaikan kepada kami," kata Syamsuddin.

Jika masyarakat menganggap tanah itu bersengketa, seharusnya saat pengajuan sertifikat oleh TNI AU ke BPN ada sanggahan yang dimasukkan sesuai tenggat waktu yang diberikan.

"Karena pada saat pengajuan sertifikat tanah ke Kantor Pertanahan selama 14 hari dan tidak ada yang keberatan, maka sistem kami jalan. Bila ada yang menggugat atau menyanggah dengan waktu selama 14 hari itu, maka kami memerintahkan untuk menyelesaikan. Apabila menyelesaikan dengan tempo yang ada, karena sampai dengan saat ini tidak ada gugatan yang masuk selama 14 hari itu, kalaupun ada terus kami tidak indahkan kami siap digugat," tegasnya.

Jika dianggap bermasalah, maka otomatis sistem akan menolak.

Baca juga: Tim Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat dan PT STS di Halmahera Timur Lakukan Kesepakatan

Baca juga: Tumbangkan FR FC, Bombastic FC Melaju ke Babak Semi Final Gurabati Open Tournament

"Sebagai kantor pelayanan karena secara administrasi memenuhi maka kami tindaklanjuti berdasarkan prosedur. Kami tidak akan tindaklanjuti, apabila tanah ini terdapat masalah yang akan disampaikan, karena jika dipermasalahkan di sistem kami akan menolak,"pungkasnya.

Anggota DPRD Fraksi Demokrat H Zainal Karim menegaskan, warga sendiri tidak tahu jika bisa menyanggah ketika TNI AU mengajukan sertifikat ke BPN Morotai.

"Saya tanyakan, apakah pada saat waktu diberikan itu ada informasi? Kan tidak ada, maka itu kami minta ini penting kiranya harus ada bukti-bukti yang betul. Kasihan lahan warga di sekitar semuanya dipatok oleh TNI AU, kami mohon jika bisa ditangguhkan dulu," pintanya.

Hal serupa juga ditegaskan oleh anggota DPRD Morotai ainnya, seperti Darmin Wairo.

Usai RDP, Rizki mengatakan bahwa rapat tersebut belum menemukan titik terangnya.

Maka, rapat bakal digelar kembali dengan menghadirkan semua pihak.

"Jadi rapat tadi belum ada titik temunya, hanya kita dengar dari pihak BPN dan juga masyarakat lingkar bandara itu. Nanti kita tindaklanjuti rapat ini, nanti kita juga menyurat ke TNI AU juga," tutupnya.(*)