Erwin Sutanto Kritik Pemberhentian 11 Kades dan Beasiswa oleh Pemkab Morotai

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Pemberhentian sementara 11 kepala desa (kades) oleh Pemkab Pulau Morotai dinilai erat kaitannya dengan dendam politik.

Itu dikritik langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Pulau Morotai dari Fraksi PSI, Erwin Sutanto, dalam konferensi pers menyikapi 100 hari kerja Bupati Morotai Rusli Sibua dan Wakil Bupati Morotai Rio Christian Pawane.

Menurut Erwin, proses pemberhentian 11 kades tersebut tidak sesuai prosedur dan justru terkesan tebang pilih.

Baginya, Fraksi PSI sangat mendukung langkah tegas pemerintah yang memberhentikan para kades yang tersandung kasus penyalahgunaan anggaran desa.  

Hanya saja, keputusan untuk memberhentikan kades harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada. 

"Terkait 11 kades yang diberhentikan, kami mendukung apabila ada penyelewengan. Contoh konkretnya begini, kami Komisi II juga sempat turun bersama Inspektorat di Desa Ngele-Ngele Besar dan Desa Kenari itu jelas-jelas ada temuan. Pertanyaanya, kenapa desa yang lain diberhentikan sedangkan desa yang sudah jelas jelas yang kami turun dengan teman-teman di Komisi II itu tidak ada sanksinya. Berarti ini ada indikasi timbang pilih," ungkap Erwin, Selasa (10/6/2025).

"Kami bukan tidak mendukung, kami sangat mendukung. Kalaupun mau ditegakan aturan sebenar-benarnya, mari kita tegakan tapi jangan timbang pilih," sambungnya.

Baca juga: Dugaan Pencemaran di Teluk Weda, Anggota DPRD Maluku Utara Dorong Investigasi Independen

Baca juga: Penyanyi Lokal Ternate Dilaporkan ke Polda Maluku Utara, Berikut Kasusnya

Selain itu, Erwin menyesalkan adanya mutasi ASN secara ugal-ugalan. 

"Saya rasa untuk mutasi ASN memang secara aturan Undang-Undang ASN di sumpah jabatannya itu bersedia ditempatkan di mana saja. Tapi ada sisi kemanusian yang harus kita pertimbangkan. Masa ASN yang beragama muslim yang setiap hari Jumat mungkin melaksanakan ibada sebagai haknya, tapi ditempatkan di Pulau Rao, itu bagaimana. Kita melihat itu secara kemanusiaan. Ini bisa berimbas pada penurunan kinerja ASN," katanya. 

Belum lagi, mutasi besar-besaran yang dilakukan terhadap sejumlah guru sekolah. 

"Kalau saya, alangkah baiknya guru ditempatkan di desanya, itu jauh lebih baik. Karena tidak lagi butuh biaya transportasi, dan itu akan jauh meningkatkan kinerjanya baik dari segi transportasi dari segi tempat tinggal dan pendekatan emosional, juga sosial budaya itu pasti lebih baik," ujar Erwin. 

Menurut Erwin, kritik yang disampaikan Fraksi PSI ini sebagai refleksi 100 hari kerja Rusli Sibua dan Rio Pawane sebagai fungsi dari lembaga masyarakat itu.

"Karena ini merupakan fungsi dan tugas serta wewenang kami untuk melaksanakan fungsi kontrol. Sebab ini merupakan tanggung jawab kami sebagai fraksi PSI untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat kerja kerja kami di lembaga ini," tambah Erwin.

Tidak hanya itu, Ketua Partai Solidaritas Indonesia Wilayah Maluku Utara ini juga mengkritik pemerintahan Rusli-Rio yang menjadikan alasan efisiensi anggaran dengan memberhentikan beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di luar Morotai.

Baca juga: Atraksi Barongsai Ramaikan Karnaval Budaya di Halmahera Selatan Maluku Utara

Baca juga: Ubaid Yakub Sebut Halmahera Timur Harus Jadi Kabupaten Ramah Anak dan Perempuan

"Sangat naif kalau pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran ke universitas yang di luar Morotai di mana mahasiswa Morotai sedang melanjutkan kuliahnya dan dihentikan pembiayaan dengan alasan efisiensi,"