100 Hari Kerja Pemerintahan Rusli-Rio, Ini Sejumlah Catatan Fraksi PSI DPRD Morotai

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kabupaten Pulau Morotai mengapresiasi 100 hari kerja pemerintahan Rusli Sibua dan Rio Christian Pawane sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Sherly Djaena, Sekertarisnya Rifai Malase dan anggotanya, Erwin Sutanto yang juga selaku Wakil Ketua DPRD Morotai, bertempat di Kantor DPRD Morotai, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Selasa (10/6/2025).

Mereka mengapresiasi atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 8 kali berturut-turut.

Hal ini mencerminkan komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel.

"Kami mengapresiasi capaian opini WTP delapan kali berturut-turut sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan. Ini adalah pencapaian yang patut dipertahankan dan terus diperkuat," singkat Rifai Malase, Selasa (10/6/2025).

Selain itu, terdapat sejumlah persoalan mendesak yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Salah satu masalah yang disoroti adalah pemberhentian sementara 11 kepala desa (kades) tanpa adanya penjelasan terbuka mengenai prosedur evaluasi dan dasar hukumnya. 

Selain itu, mutasi besar-besaran ASN dan aparat desa juga memunculkan dugaan PSI adanya intervensi kepentingan politik pasca Pilkada.

Catatan ini menjadi refleksi kritis atas arah pengelolaan birokrasi, pelayanan publik, dan pemanfaatan anggaran daerah.

"Kami menilai langkah-langkah ini belum didasarkan pada mekanisme yang objektif dan akuntabel. Baik mutasi ASN maupun pemberhentian kades yang mana harus dilakukan dengan menghormati prinsip meritokrasi dan hukum yang berlaku. Jika tidak, ini akan mencederai semangat reformasi birokrasi," tegas Erwin Susanto.

Di sisi lain, Sherly Djaena juga menyoroti arah kebijakan beasiswa mahasiswa Morotai yang meski tetap dianggarkan dalam APBD 2025, namun hanya difokuskan untuk mahasiswa Universitas Pasifik (UNIPAS) Morotai.

Fraksi PSI sangat mendukung pengembangan kampus lokal, namun tidak dengan cara mengorbankan akses pendidikan mahasiswa Morotai yang berkuliah di luar daerah.

Pendidikan adalah hak semua anak Morotai, bukan hanya yang kuliah di UNIPAS.

"Pemda Morotai seharusnya memprioritaskan pendidikan dan tidak ragu untuk berinvestasi di bidang tersebut, pengeluaran untuk pendidikan harus dipandang sebagai investasi masa depan, karena efisiensi anggaran tidak harus di pangkas di bidang pendidikan," ujar Sherly.

Baca juga: Karnaval Budaya Saruma Tutup Perayaan HUT Halmahera Selatan ke 22

Baca juga: 80 Unit Koperasi Merah Putih di Ternate Dibentuk, Jamian Kolengsusu : Launching Bulan Oktober

Sherly juga menyoroti tunggakan pembayaran iuran BPJS dan gaji tenaga kesehatan yang belum diselesaikan.