Nilai Pendapatan dan Belanja Daerah Taliabu Tak Sesuai, Pansus LKPJ Rekomendasikan Ranperda

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Pansus LKPJ Bupati Pulau Taliabu 2024 merekomendasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengawasan, Perencanaan, dan Tata Ruang Keuangan Daerah.

Rekomendasi itu diserahkan ke Pemkab Pulau Taliabu melalui rapat paripurna pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Pulau Taliabu, Maluku Utara.

Ketua Pansus LKPJ Bupati Pulau Taliabu 2024 Tono Himalaya mengatakan, dengan tidak adanya payung hukum yang akuntabel maka akan berpengaruh terhadap studi pemerintah daerah terutama dalam tata perencanaan yang terekam dalam LKPJ.

"Ada satu studi tidak rasional antara pendapatan dan belanja daerah, di mana di 2024 itu TAPD dengan segala otoritinya itu menganggarkan pendapatan Rp 900 miliar sementara realisasinya cuma Rp 600 miliar. Dan ini mempengaruhi kegiatan di semua sektor," terang Tono Himalaya, Kamis (15/5/2025).

Pansus LKPJ 2024 mendapati sejumlah temuan yang kemudian dituangkan dalam rekomendasi secara kolektif oleh fraksi-fraksi.

Baca juga: Salurkan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu, Pemprov Maluku Utara Gandeng 27 Kampus

Baca juga: Tindaklanjut Edaran KSAD, Korem Bakal Kawal Kejaksaan di Maluku Utara

Tentunya semua ini merupakan hasil uji petik dokumen LKPJ yang disesuaikan bersifat konfirmasi ke OPD-OPD lingkup Pemkab Pulau Taliabu.

"Dan itu kami jumpai dalam bentuk temuan, dan kami telah tuangkan dalam rekomendasi secara kolektif," pungkasnya.(*)