Sinergi Bupati Halsel dengan Kakanwil Kemenkum Malut Perkuat Pelayanan dan Pembinaan Hukum

TRIBUNTERNATE.COM - Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, bersama jajaran melakukan audiensi dengan Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba.

Bassam Kasuba didampingi Asisten I, Sekretaris Daerah Halsel, Sekwan Halsel,Sekretaris Dinas Pertanian, Kadis Parawisata, Koperindag, PTSP, Dukcapil, Kasatpol PP, BPMD dan Bagian Hukum.

Argap Situngkir mengatakan bahwa audiensi ini bertujuan memperkuat sinergi antara Kemenkum Malut dan Pemerintah Daerah, dalam bidang pelayanan hukum seperti kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum, serta peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum.

Baca juga: Kakanwil Argap Situngkir Buka Diseminasi Kekayaan Intelektual di Halmahera Selatan

"Penting untuk melindungi kekayaan intelektual di Halsel seperti Kenari Makian, Kopi Arabika Bacan, Sagu Kayoa, Buah Mawe, Batu Bacan, Batu Obi, dan Yakis/Kera Bacan. Termasuk dalam pendirian perseroan perorangan, apostille, PPNS, serta legalisasi koperasi melalui program Koperasi Merah Putih sesuai instruksi Presiden," ujar Argap Situngkir di ruang rapat Bupati Halsel, Kamis (22/5).

Selain itu, Argap Situngkir meminta dukungan Pemkab Halsel, khususnya Bagian Hukum, untuk memastikan penataan database regulasi dilakukan secara terstruktur dan mudah diakses masyarakat, indeks reformasi hukum, bantuan hukum, dan peacemaker justice award.

Dalam koordinasi Kakanwil Argap Situngkir didampingi Kadiv Yankum, Chusni Thamrin, Kadiv P3H Zulfahmi dan jajaran.

Bupati Halsel Bassam Kasuba menyambut baik audiensi ini dan menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti sinergi bersama.

Baca juga: Pemdes Wailukum Halmahera Timur Sambut Baik Langkah PT Position Dampingi Kelompok PKK Lewat PPM

"Terima kasih pak Kakanwil dan jajaran atas sinergi ini. Hal ini selaras dengan agenda Pemda Halsel dalam memajukam daerah dalam pelayanan dan pembinaan hukum," ujarnya. 

Perwakilan OPD Halsel berdiskusi aktif dengan Kanwil Hukum untuk menyelaraskan perda untuk mendukung jalannya pelayanan publik dan berdampak positif ke masyarakat.

Masukan dan solusi konkret, sekaligus dukungan teknis guna memperkuat sinergi. (*)