Harga Kopra di Halmahera Selatan Mulai Turun, Petani Gane Mengeluh

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Harga kopra pada sejumlah kecamatan di Halmahera Selatan, Maluku Utara mulai turun pada akhir Mei 2025.

Padahal, harga kopra di dua bulan terakhir yakni Maret dan April tembus diangka Rp 19 ribu hingga Rp 20 ribu per kilogram.

Di Kecamatan Gane Timur dan Gane Timur Selatan misalnya, harga kopra sudah berada di angka Rp 16 ribu dan Rp 17 ribu per kilogram.

Para petani kopra tak mengetahui penyebab harga komoditas unggulan tersebut turun. Mereka mengetahui harganya turun, ketika menjual ke tengkulak lokal.

Baca juga: Sedih, Warga RT 06/RW 03 Kelurahan Tobololo Ternate Masih Krisis Air Bersih

Kondisi ini membuat para petani resah karena tidak ada informasi resmi yang menjelaskan penyebab penurunan maupun kepastian harga ke depan.

Talhat M. Maknun, Petani Kopra Desa Maffa, Kecamatan Gane Timur mengatakan bahwa turunnya harga kopra berlangsung tiba-tiba, dan menimbulkan tanda tanya besar di kalangan petani.

Menurutnya, harga yang berlaku di lapangan hanya disampaikan oleh pembeli atau pengepul, tanpa disertai keterangan dari instansi yang berwenang.

"Turunnya harga ini terjadi mendadak dan tidak disertai dengan informasi resmi."

"Kami tidak tahu apakah ini sudah keputusan pasar yang sah atau hanya permainan harga dari para pengepul, "katanya, Kamis (29/5/2025). 

"Ini yang membuat kami bingung harus bagaimana menyikapinya. Kami bekerja setiap hari mengolah kelapa, menggantungkan hidup dari kopra, tapi tidak ada kejelasan soal hasil akhirnya, "sambungnya.

Talhat menjelaskan, turunnya harga kopra bukan hanya berdampak pada dirinya, tetapi hampir seluruh petani di wilayah Gane Timur dan sekitarnya.

Karena di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik, harga kopra yang merosot justru menambah beban kehidupan. 

Ia mengaku petani kesulitan menghitung ulang modal kerja dan laba yang bisa didapat dari produksi kopra, karena pasar menjadi tidak pasti dan sulit ditebak arahnya.

"Kami bukan hanya khawatir soal harga saat ini, tapi juga bagaimana ke depannya. Kalau harga terus menurun tanpa kontrol, tanpa pendampingan, kami bisa rugi besar. Modal kami terbatas, kami tidak bisa menahan produksi, "ungkapnya.

Talhat berpandangan, peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menjaga agar rantai distribusi hasil pertanian tidak dimonopoli atau dikendalikan oleh satu-dua pihak yang bermain di pasar bawah.

Baca juga: 159 Desa di Halmahera Selatan Belum Bentuk Pengurus Kopdes Merah Putih