Soal DOB Obi, Ini Kata Anggota DPRD Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI— Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Halmahera Selatan, Hi. Ibrahim M. Saleh, menegaskan pentingnya keseriusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mendorong percepatan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pulau Obi.

Ia menilai, upaya pemekaran akan stagnan jika hanya dibahas sebatas wacana dan tidak diiringi dengan langkah-langkah konkret.

“Kalau hanya bentuk panitia tanpa kekuatan hukum dan tanpa arah kerja yang jelas, percuma. Kami minta DPRD Halmahera Selatan segera bentuk Pansus DOB Obi. Dengan Pansus, kita bisa dorong pembiayaan dari APBD untuk mendukung seluruh tahapan pemekaran,” ujar Ibrahim dengan nada serius, Jumat (30/5/2025).

Baca juga: DPRD Halmahera Tengah Studi Banding ke BUMD Halmahera Timur, Ini yang Dibicarakan

Ia menekankan bahwa pembentukan pansus bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi pintu awal untuk koordinasi teknis dengan pemerintah pusat, khususnya dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri.

“Kalau dokumen sudah di pusat, tinggal kita kawal. Jangan sampai saat pembahasan nanti, masih ada dokumen yang tercecer. Maka dari itu, bentuk Pansus, dan mulai komunikasi resmi dengan Dirjen Otda. Jangan tunggu sampai momen hilang,” tegas Hi.Ibrahim yang juga politisi PAN.

Ibrahim juga mengkritik sikap Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, yang menurutnya hanya menyuarakan dukungan melalui media tanpa ada langkah kebijakan konkret.

“Mendukung pemekaran itu bukan cuma teriak di media. Anak kecil juga bisa bilang ‘saya dukung’. Tapi butuh kebijakan nyata."

"Segera duduk bersama pimpinan DPRD, bentuk pansus, siapkan anggaran untuk koordinasi dan konsultasi ke pusat. Ini perjuangan serius,” lanjut Ibrahim yang juga putra asli Obi.

Ia juga menyinggung rencana dialog di Obi yang menurutnya tidak lagi relevan jika tidak diikuti dengan tindakan nyata.

Baca juga: Warga Kecamatan Tidore Timur Terima Bantuan Pangan Gratis

“Dialog? Sudah bukan waktunya dialog. Dokumen sudah ada di Jakarta. Sekarang butuh keputusan dan keberanian. Kalau hanya duduk cerita-cerita, jangan harap DOB Obi bisa diwujudkan. Pergi ke Jakarta butuh anggaran dan tenaga. Jangan hanya bicara di daerah,” katanya.

Menurutnya, wilayah Halmahera Selatan sangat luas dan secara objektif Obi sudah layak menjadi DOB karena faktor rentang kendali pemerintahan.

“Pemekaran ini bukan soal kewenangan lagi, tapi soal pelayanan dan efektivitas. Obi layak, tinggal kita kawal bersama-sama. Jangan sampai kesempatan ini hilang karena kita sendiri tidak serius,” tandas Ibrahim.(*)