Lewat Monev KBK, BPJS Kesehatan Pertegas Upaya Peningkatan Kualitas Layanan JKN di FKTP

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Dalam upaya memastikan pencapaian indikator Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), BPJS Kesehatan Cabang Ternate menyelenggarakan pertemuan Tim Monitoring dan Evaluasi KBK, Senin (21/4/2025). 

Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah X, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), serta perwakilan FKTP Wilayah Maluku Utara.

Pertemuan ini menjadi wujud nyata komitmen BPJS Kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan dan memastikan tersedianya layanan yang berkualitas bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan capaian indikator dalam skema KBK.

Dalam pelaksanaan KBK, terdapat tiga indikator utama yang menjadi acuan evaluasi, yaitu Angka Kontak, Rasio Rujukan Non Spesialistik (RRNS), dan Rasio Peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Terkendali (RPPT).

Berdasarkan data dan temuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi, diketahui bahwa sebagian besar FKTP di Provinsi Maluku Utara belum mencapai beberapa target indikator KBK.

Indikator Angka Kontak merupakan salah satu indikator yang tidak tercapai dimana dari 39 FKTP Konsekuensi KBK, hanya  9 FKTP yang mencapai target angka kontak.

Indikator RPPT juga tidak tercapai dimana dari 39 FKTP dengan konsekuensi KBK, sebanyak 32 FKTP tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah X, Sofyeni mengatakan bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri.

Diperlukan kerja sama yang solid dan sinergi yang erat antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah serta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang terlibat.

“Upaya pencapaian indikator KBK bukan hanya tanggung jawab FKTP, melainkan merupakan kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam forum ini."

"Pencapaian maksimal, yang ditargetkan hingga 100 persen, menjadi hal yang sangat krusial karena secara langsung memengaruhi besaran dana kapitasi yang diterima oleh FKTP." 

"Di samping itu, capaian tersebut berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan, semangat kerja tenaga kesehatan, serta kinerja fasilitas kesehatan secara menyeluruh."

"Lebih jauh lagi, keberhasilan KBK juga diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah melalui penyerapan anggaran yang optimal dan perbaikan status kesehatan masyarakat di wilayah bersangkutan” ucap Sofyeni.

Eko Sudarmo selaku Ketua TKMKB mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi oleh FKTP dalam upaya pencapaian indikator KBK adalah keterbatasan sarana dan prasarana.

Banyak FKTP berada di wilayah yang sulit dijangkau, sehingga menyulitkan akses baik bagi tenaga kesehatan maupun peserta JKN. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan angka kontak, baik kontak sehat maupun kontak sakit.

Selain itu, keterbatasan fasilitas juga berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.

“Dalam rangka mendorong tercapainya indikator KBK secara optimal, kami juga berharap BPJS Kesehatan dapat memberikan dukungan berupa pendampingan teknis, penyediaan data capaian secara berkala, pelatihan bagi tenaga kesehatan, serta penguatan sistem informasi, khususnya dalam pemanfaatan aplikasi JKN."

"Sementara itu, dari Dinas Kesehatan diharapkan adanya bantuan dalam bentuk pembinaan dan supervisi terhadap FKTP, peningkatan sarana dan prasarana terutama di wilayah terpencil, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, serta penguatan program promotif dan preventif seperti Prolanis” lanjut Eko.

Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara Muhammad Isa Tauda menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan melakukan berbagai upaya untuk mendukung peningkatan pelayanan FKTP sehingga mendorong tercapainya indikator KBK di Provinsi Maluku Utara  secara optimal. 

“Sudah menjadi tugas kami untuk meningkatkan angka capaian seluruh indikator KBK khususnya di wilayah Maluku Utara. Tentunya kami juga akan berupaya untuk memaksimalkan FKTP agar mencapai angka sesuai target yang telah ditentukan ”. Ujar Muhammad.

Melalui pertemuan Tim Monitoring dan Evaluasi KBK diharapkan pencapaian indikator KBK dapat terus ditingkatkan.

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan tingkat pertama, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Maluku Utara secara menyeluruh. (*)