Akses Jalan Tani Minim, Pemprov Maluku Utara Diminta Prioritaskan Infrastruktur Pedesaan

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari daerah pemilihan Halmahera Utara dan Pulau Morotai, Nazlatan Ukhra Kasuba, menyoroti minimnya pembangunan jalan tani di sejumlah desa hingga tahun 2025.

Ia mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar menjadikan hal ini sebagai prioritas pembangunan infrastruktur kerakyatan.

“Dalam forum terhormat ini, saya ingin menegaskan kepada Pak Wakil Gubernur dan pimpinan DPRD bahwa pembangunan jalan tani di sejumlah desa masih sangat kurang."

Baca juga: Daftar 5 Pelanggaran Bripka Ikbal, Polisi di Halmahera Selatan yang Dipecat

"Warga di Desa Aru, Wemu, Wawama, Pune, Luari, Paca, Salube, Sosol, Togoliua, hingga sejumlah kelurahan di wilayah Ternate Utara terus menyuarakan hal yang sama,” ujar Nazlatan dalam rapat paripurna DPRD di Sofifi.

Ia menekankan, jalan tani bukan sekadar akses fisik, melainkan urat nadi ekonomi bagi petani di Maluku Utara.

Nazlatan mencontohkan kondisi di Desa Sosol, Halmahera Utara, di mana satu ruas jalan tani menjadi jalur vital yang menghubungkan beberapa desa tetangga.

“Begitu juga di Desa Togoliua,  jalan tani mereka ikut dimanfaatkan oleh warga Desa Meti. Artinya, jalan tani tidak hanya mendukung pertanian satu desa, tapi bisa menjadi penghubung antar wilayah."

Baca juga: Seluruh Karyawan J&T Ternate Dites Urine: Komitmen Jaga Jalur Logistik Tetap Bersih dan Aman

"Maka dari itu, ini harus jadi program prioritas Pemprov demi memperkuat ketahanan pangan dan mendorong peningkatan taraf ekonomi warga,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Muksin Hi. M. Saleh, anggota DPRD dari daerah pemilihan Halmahera Selatan, turut menyuarakan belum tuntasnya penyediaan listrik di Kecamatan Gane Timur Selatan dan Kecamatan Joronga.

“Tiang dan kabel listrik sudah dipasang sejak 2018, tetapi hingga kini masyarakat belum menikmati penerangan. Saya minta Pemprov Malut, khususnya Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, segera berkoordinasi dengan PLN untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkap Muksin. (*)