Muammil Sunan: Pemkab Halmahera Selatan Harus Serius Urus Izin Pertambangan Rakyat

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Akademisi Unkhair) Ternate, Maluku Utara Muammil Sunan menyoroti belum jelasnya regulasi yang mengatur aktivitas pertambangan rakyat di wilayah Halmahera Selatan.

Ia menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum jika tidak segera direspons secara serius oleh pemerintah daerah.

Menurut Muammil, pertambangan rakyat memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu, sudah seharusnya aktivitas tersebut berada dalam payung hukum yang jelas.

Baca juga: Polres Halmahera Selatan Segera Tetapkan Tersangka Tambang Emas Ilegal di Desa Kusubibi

"Wilayah pertambangan rakyat di sana perlu segera ditata lewat regulasi yang tepat."

"pemerintah daerah harus segera mengusulkan izin ke pemerintah provinsi agar proses pengajuan ke pemerintah pusat bisa segera dilakukan, "ujarnya, Minggu (22/6/2025).

Menurutnya, izin pertambangan rakyat bukan sekadar legalitas administratif tapi bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas tambang.

"Kalau tidak diatur, mereka yang menggali tambang bisa saja berhadapan dengan hukum."

"Padahal, sebagian besar hanya ingin mencari nafkah."

"Maka, perlu ada keberpihakan dan keseriusan dari pemerintah daerah untuk mengurus izin ini, "jelasnya.

Baca juga: Ismid Usman Minta Polisi Tidak Tebang Pilih Kasus Tambang Emas Ilegal di Halmahera Selatan

Lanjutnya, kehadiran regulasi resmi akan memberikan kepastian bagi para penambang rakyat.

Sekaligus menjadi dasar untuk mengontrol dampak lingkungan serta memastikan praktik pertambangan yang aman dan berkelanjutan.

"Pemerintah jangan membiarkan masyarakat berjalan sendiri. Harus ada kemauan politik untuk menyusun tata kelola pertambangan rakyat yang adil dan berpihak pada kesejahteraan warga, "pungkasnya. (*)