Sherly Laos dan KPU Maluku Utara Bahas Proyeksi Pemilu 2029

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos , menerima audiensi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Malut di ruang Ternate, Hotel Bela, Kamis (3/7/2025).

Pertemuan tersebut membahas pasca Pemilu dan Pilkada 2024, sekaligus menyoroti arah kebijakan menuju Pemilu 2029.

Fokus utama diskusi adalah pada program non-tahapan, seperti pendidikan politik, evaluasi teknis penyelenggaraan, dan penataan sistem pemilu.

Baca juga: Camat Tabona Taliabu Rasid La Baily Beberkan Alasannya Belum Berkantor Usai Sertijab

Dalam pertemuan itu, Sherly Laos mengapresiasi KPUD Maluku Utara atas keberhasilan menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada secara damai, aman, dan demokratis.

“Kita patut bersyukur karena dalam Pilkada 2024 tidak ada kerusuhan, tidak ada pemungutan suara ulang. Ini capaian luar biasa,” ujar Sherly.

Ia menekankan pentingnya memperkuat literasi politik masyarakat agar tidak hanya terlibat dalam pemilu secara formal, tetapi juga secara substantif.

“Pilkada bukan sekadar soal menang dan kalah. Ini tentang bagaimana calon pemimpin memaparkan program dengan bertanggung jawab, menggunakan media sosial secara sehat, dan menepati janji politik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Maluku Utara Mohtar Alting menyampaikan bahwa pihaknya kini tengah memfokuskan kerja-kerja kelembagaan pada agenda reformasi pemilu, di antaranya penataan Daerah Pemilihan (Dapil), kajian sistem pencalonan dan pemungutan suara.

Kemudian evaluasi praktik-praktik baik Pemilu dan Pilkada, pemutakhiran data pemilih dan partai politik untuk Pemilu 2029.

Selain itu, KPU juga mulai merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal sebagai bagian dari reformasi sistem pemilu ke depan.

Karena sebagian agenda non-tahapan tidak tercover oleh APBN, KPUD Maluku Utara mengusulkan dukungan hibah dari Pemerintah Provinsi melalui APBD.

Baca juga: Angka Kasus Perempuan dan Anak di Taliabu Meningkat, Legislator Dorong Pembentukan Satgas

Sherly Laos merespons positif usulan tersebut, namun menegaskan pentingnya prinsip efisiensi dalam perencanaan anggaran.

“Silakan diusulkan, tapi harus dirancang dengan efisien agar tidak membebani fiskal daerah secara berlebihan,” tegas Sherly Laos.

Sherly Laos juga menyarankan agar program edukasi pemilih dijadikan bagian dari prioritas perencanaan APBD Induk 2026, mengingat pentingnya peran pemilih cerdas dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. (*)