Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemkab Halmahera Selatan

Tapal Batas Ratusan Desa di Halmahera Selatan Bakal Tuntas Akhir Tahun

"Saat ini sudah sekitar 190 desa yang memiliki tapal batas, tapi belum punya peta dasar, "kata Kabag Pemerintah Setda Halmahera Selatan Mahmud Samiun

Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/Nurhidayat Hi Gani
DESA: Kabag Pemerintah Setda Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Mahmud Samiun ketika menjelaskan penyelesaian tapal batas desa, Selasa (15/7/2025) 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara masih terus berupaya menyelesaikan tapal batas setiap desa untuk menghindari konflik antar masyarakat.

Dalam proses penyelesaian, tercatat sudah sekitar 190 dari 249 desa yang telah memiliki titik koordinat dan berita acara perbatasan.

"Saat ini sudah sekitar 190 desa yang memiliki tapal batas, tapi belum punya peta dasar. Jadi masih sekitar 50 sekian desa yang belum punya tapal batas, "ujar Kabag Pemerintah Setda Halmahera Selatan Mahmud Samiun, Selasa (15/7/2025).

"Ini termasuk di wilayah Makian dan Kayoa itu tapal batas desa sudah ada semua. Kemudian ada kecamatan di wilayah Gane, Obi dan Bacan," sambungnya.

Baca juga: Pemkab Halmahera Selatan Alokasi Rp 1,7 M untuk Kebutuhan Paskibraka HUT RI ke 80

Mahmud mengatakan, pihaknya menargetkan proses penyelesaian tapal batas 249 desa rampung pada akhir tahun 2025 jika anggarannya diakomodir dalam perubahan APBD.

Karena untuk pembuatan peta dasar desa, harus melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

"Kami tidak punya SDM khusus untuk peta dasar. Tapi pihak ketiga itu, kampus-kampus yang sudah ada MoU dengan pemerintah daerah."

"Jadi kalau perubahan anggaran ini sudah ada, insyaallah bisa selesai. Tapi kalau belum, maka kita tunggu tahun depan," jelasnya.

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Halmahera Selatan ini juga mengaku proses pembuatan dan penyelesaian tapal batas desa bukan hal yang mudah.

Baca juga: PAD Halmahera Selatan Terus Meningkat, Helmi: Banyak Potensi Belum Digarap Optimal

Pasalnya, harus melalui musyawarah dengan tokoh masyarakat, tokoh ada hingga pemuka agama di setiap desa.

Apalagi terhadap desa yang pernah berpolemik tapal batas, Mahmud menyebut penyelesaiannya harus dengan cara dialog secara persuasif.

"Kalau cuma bikin tapal batas, pemerintah tinggal datang patok. Tapi kalau dengan cara itu, akan tetap timbul polemik. Jadi kita harus turun survei dan sebagainya baru kita berunding, "tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved