Markas : DOB Sofifi Bukan Kepentingan Elit, Tapi Amanat Undang-Undang

"Kita membiarkan Sofifi selama kurang lebih 26 tahun tanpa pembangunan yang layak sebagai pusat pemerintahan," tutur Amir.

Menurutnya, tanpa kejelasan status administratif, pembangunan di Sofifi sulit dilakukan secara optimal.

Baca juga: Daftar Skuad Malut United di Super League 2025-2026: Gemuk di Sektor Gelandang

"Siapa pun gubernurnya, siapa pun pemimpinnya, tetap akan kesulitan membangun jika status ibu kota belum jelas. Anggaran tidak bisa dikucurkan maksimal karena statusnya masih kabur," tambahnya.

Amir pun mengajak seluruh pihak mendorong pemerintah pusat agar segera mengeksekusi status Sofifi, melalui mekanisme pembentukan DOB.

"Marilah kita duduk bersama, lihat ini sebagai hal yang mendesak. Semua pihak di Maluku Utara harus bersatu mendorong percepatan penetapan DOB Sofifi," tandas Amir. (*)