Presidium Rakyat Tidore Bersua Ketua Komisi II DPR RI, Ini yang Dibicarakan

Jika itu berjalan optimal, ia bersedia menjadi guarantor atau penjamin dalam upaya percepatan pembangunan Sofifi.

"Jadi minta tolong ke wali kota juga agar porsi anggaran dikasih lebih lah. Kalau itu nanti bisa terlihat secara jelas, saya bisa jadi guarantor. Enggak perlulah Sofifi dimekarkan menjadi DOB, ngapain, kotanya juga bagus, "tuturnya.

"Karena skema lain kayak daerah khusus, enggak ada, yang ada kita cuma bisa treatment melalui anggaran kayak Tanjung Selor, itu kan ada bandaranya, yang bangun (pemerintah) kabupaten, "jelasnya.

Terkait bandara, jika kebutuhan anggaran berkisar Rp 30 miliar, Pemkot Tidore Kepulauan bisa mengalokasikan Rp 5 miliar.

Setidaknya hal tersebut menunjukkan keseriusan dalam mendorong konektivitas antar wilayah.

"(Kemudian nanti) diminta provinsi Rp 20 M atau Rp 15 M, sisanya pusat (lewan APBN), sehingga kemudian kita juga menunjukkan ada upaya sungguh-sungguh untuk menjaga maklumat sultan pada satu sisi, "katanya.

Rifqi mengaku sempat menanyakan posisi dan keinginan Gubernur Sherly terkait wacana DOB Sofifi. 

"Kalau saya tanya bu Sherly kemarin, saya bilang ibu posisinya seperti apa? Kalau saya tanya hitam-putih yah, ibu apakah ngotot (Sofifi) harus kota? (Sherly jawab) ‘oh enggak pak, kalau saya enggak ada masalah. Cuman memang konsekuensi dari kota itu kan harapannya punya APBD sendiri yah,” tutur Rifqi mengutip ucapan gubernur.

"Berarti ini kan persoalan anggaran. Nah berarti jalan tengahnya kalau saya boleh menyimpulkan, yang penting kita bisa pastikan Kota Tidore itu punya keberpihakan anggaran ke Sofifi, selain kami yang di APBN, "imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Presidium Rakyat Tidore, Jainudin Saleh menyebut pertemuan bersama Ketua Komisi II DPR merupakan momentum strategis untuk membahas percepatan pembangunan di kawasan Ibu Kota Provinsi Malut. 

"Bagi kami, pertemuan tadi malam adalah momentum penting untuk berdiskusi terkait percepatan pembangunan di kawasan ibu kota

Baca juga: Ada Ulat di Menu MBG Murid MTSN 1 Ternate, Akademisi: Pengawasan Harus Diperketat

Sofifi, "ujar Jainudin, Rabu (30/7/2025).

Pihaknya menilai, pembangunan Sofifi tidak harus bergantung pada perubahan status administratif menjadi DOB.

Sebaliknya, mendorong agar pemerintah pusat dan daerah memprioritaskan penataan infrastuktur, pelayanan publik dan penguatan identitas wilayah sebagai ibu kota provinsi.

"Sikap kami ini jelas mencerminkan semangat kolaboratif antara masyarakat adat dan pemerintah dalam menjaga keutuhan wilayah Tidore, sekaligus memastikan Sofifi berkembang sesuai amanat undang-undang dan aspirasi lokal, "tegas Jainudin. (*)