Tahun Ini, PUPR Maluku Utara Fokus Perbaiki Jembatan di 2 Kabupaten/Kota

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi jembatan di tahun 2025. 

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Mohammad Rizal Usman, saat ditemui wartawan di Kantor PUPR Malut di Sofifi, Selasa (5/8/2025).

Kata Rizal, terdapat tiga jembatan yang menjadi prioritas penanganan di tahun ini.

Baca juga: Pemprov Maluku Utara Usulkan Rp 8 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur 5 Tahun ke Depan

Ketiga jembatan itu adalah jembatan Panambuang, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang sebelumnya mengalami kerusakan parah atau patah.

Jembatan ini, lanjut Rizal, dipastikan masuk dalam daftar perbaikan tahun 2025.

"Untuk jembatan, tahun ini kami tangani yang di Bacan tepatnya di Panambuang yang sempat patah, itu sudah masuk rencana penanganan," ujar Rizal.

Selain itu, dua jembatan lainnya yang juga masuk daftar penanganan adalah Jembatan Kali Oba Dua di Kota Tidore Kepulauan dan Jembatan Lomaito, Kecamatan Oba Selatan. 

Ketiganya saat ini masih berada dalam tahap identifikasi penyedia melalui sistem E-Katalog.

"Jembatan Kali Oba Dua dan Jembatan Lomaito juga termasuk. Sekarang ini kami masih proses identifikasi penyedia di E-Katalog."

"Karena sesuai arahan pusat, semua pengadaan infrastruktur harus melalui E-Katalog. Versi 5 dari sistem E-Katalog sendiri sudah ditutup sejak 31 Juli kemarin, dan saat ini kita menggunakan Versi 6."

"Proses pada versi terbaru ini cukup rumit, terutama pembuatan akun dan sistemnya. Tapi intinya, ketiga jembatan tersebut tetap akan ditangani tahun ini,” jelasnya.

Sementara itu, untuk jembatan di wilayah Oba Selatan yang menghubungkan Desa Payahe dan Dehepodo, Rizal menyebutkan, proyek akan diusulkan dalam pola penganggaran tahun 2026 mendatang.

"Untuk jembatan Payahe-Dehepodo di Oba Selatan, itu belum bisa kita tangani tahun ini. Kami akan coba usulkan dalam pola anggaran tahun depan," ujarnya.

Rizal membeberkan, sudah ada penganggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2025. 

Namun, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat menyebabkan seluruh penganggaran untuk proyek jembatan di Indonesia dinolkan alias tidak bisa dilanjutkan.