3 Berita Populer Malut: Sherly Laos Soroti Rp 5,7 Miliar Anggaran Tanpa SPJ - 11 Pejabat Dievaluasi

TRIBUNTERNATE.COM, MALUKU UTARA - Berikut 3 berita populer Maluku Utara yang banyak dibaca di website TribunTernate.com, Kamis (7/8/2025).

Diantaranya ada berita Gubernur Maluku Utara Sherly Laos soroti Rp 5,7 miliar anggaran tanpa SPJ.

Lalu berita 11 Pejabat Pemprov Maluku Utara berpotensi dievaluasi karena jadi saksi kasus suap mendiang AGK.

Baca juga: Realisasi Program Rumah Layak Huni, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Gandeng Kementerian PUPR

Baca juga: Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba Beri Sinyal Rombak Kabinet

Hingga berita 10 jabatan eselon II lingkungan Pemkab Halmahera Selatan segera dilantik.

Simak selengkapnya.

1. Sherly Laos Soroti Rp 5,7 Miliar Anggaran Tanpa SPJ

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengungkapkan adanya temuan serius dalam pengelolaan anggaran tahun 2024 di lingkungan pemerintah provinsi.

Temuan tersebut terungkap dalam rapat bersama Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara yang dihadiri seluruh Pimpinan OPD, Rabu (6/8/2025) di Kota Ternate rumah jabatan wakil gubernur.

Dalam pernyataannya, Sherly Laos menyebut bahwa 3 instansi yaitu Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan Panti Asuhan Anak di bawah naungan Dinas Sosial belum mampu mempertanggung jawabkan anggaran sebesar Rp 5,7 miliar karena tidak memiliki Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Baca selengkapnya di sini.

2. 11 Pejabat Pemprov Malut Berpotensi Dievaluasi

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyatakan akan mengevaluasi 11 pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang pernah terlibat dalam persidangan kasus suap di Mantan Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba (AGK).

Pernyataan itu disampaikan Sherly Laos saat diwawancarai di lobi Rumah Dinas Gubernur di Kota Ternate, mengenai rencana evaluasi pejabat.

Sherly Laos menuturkan, evaluasi tidak berlaku untuk semua pejabat. Di mana, pejabat yang menunjukkan kinerja baik akan tetap dipertahankan, sementara yang dinilai bermasalah akan masuk dalam daftar evaluasi.

Baca selengkapnya di sini.

3. 10 Jabatan Eselon II Pemkab Halsel Segera Dilantik

Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara Bassam Kasuba mengatakan, BKN telah mengeluarkan Persetujuan Teknis (Pertek) terkait hasil seleki 10 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dilakukan Juni 2024 lalu.

Atas Pertek tersebut, Bassam menyebut bakal berkonsultasi dengan Kemendagri untuk mendapat persetujuan pelantikan dalam waktu dekat.

"Sebelumnya ada 15 jabatan yang diseleksi, dan 5 sudah pelantikan pada 2024 kemarin."

Baca selengkapnya di sini.