Fraksi Hanura Dukung Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Evaluasi Pejabat

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara mendukung penuh langkah Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengevaluasi pejabat yang pernah menjadi saksi dalam persidangan kasus suap.

Pernyataan tersebut disampaikan perwakilan Fraksi Hanura, Iswanto, saat diwawancarai TribunTernate.com usai Rapat Paripurna Penyampaian KUA-PPAS di Kantor DPRD Maluku Utara, Sofifi, Kamis (7/8/2025).

"Pada prinsipnya, kalau Gubernur mengevaluasi para pimpinan OPD, Fraksi Hanura tetap mendukung 100 persen," tegasnya.

Baca juga: Belajar dari Bali, Sherly Laos Ingin Bangun Pusat Budaya Terpadu di Maluku Utara

Iswanto menilai, saat ini momen tepat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) karena telah melewati Triwulan I dan II tahun anggaran berjalan.

"Sudah bisa kita evaluasi kinerja pemerintah semester ini. Sekarang kita masuk ke tahapan RPJMD, dan proyeksi fiskal ke depan masih sangat lemah," jelasnya.

Ia menyebut, lemahnya proyeksi fiskal disebabkan belum optimalnya identifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

"Artinya, belum ada keyakinan dari Ibu Gubernur terhadap OPD dan WPD yang ada untuk mendorong program-program yang bisa menghasilkan pendapatan," lanjutnya.

Ia juga menyoroti keterlambatan penyampaian dokumen KUA-PPAS dari Pemerintah Daerah kepada DPRD, yang seharusnya disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli, sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77.

"Penyampaian KUA-PPAS ini sudah lewat dari waktunya. Jadwal paripurna pertama tidak hadir, dokumen belum ada. Kedua juga begitu, hingga ketiga," katanya.

Menurutnya, keterlambatan ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan peran OPD/WPD dalam membantu tim penyusun dokumen perencanaan, khususnya RPJMD dan RKPD, yang menjadi dasar KUA-PPAS.

Iswanto menegaskan pentingnya mengevaluasi OPD, terutama yang memiliki peran besar dalam penyumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"OPD-OPD penyumbang pendapatan seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, dan lainnya, harus dievaluasi secara serius,"ujarnya.

Ia mencontohkan potensi optimalisasi pendapatan bisa dilakukan dengan pendekatan strategis, seperti pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan ekstensifikasi sektor lain yang belum tergarap maksimal.

"Pendapatan jangan hanya mengandalkan dari EIN. Lautan belum maksimal, pariwisata belum maksimal, ini harus didorong," ucapnya.

Iswanto menyatakan dukungan keputusan evaluasi ini, karena keberhasilan pemerintahan sangat ditentukan oleh kinerja OPD sebagai pelaksana kebijakan.

Baca juga: Lihat Harga dan Buyback Emas Antam Naik Berapa Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025