Fraksi Golkar Soroti RPJMD Maluku Utara, Minta Implementasi Nyata Visi Gubernur

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - DPRD Provinsi Maluku Utara menggelar rapat paripurna, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Senin (4/8/2025).

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Husni Bopeng, dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe. Paripurna berlangsung di Gedung DPRD Maluku Utara, Sofifi.

Dalam kesempatan tersebut, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Johan Josias Manery, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap dokumen RPJMD yang disusun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.

Baca juga: Super League: Polisi Perketat Pengamanan Stadion Gelora Kie Raha Ternate Homebase Malut United

Menurut Johan Manery, dokumen RPJMD 2025-2029 yang disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengusung visi, Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan. 

Joham Manery menilai, Visi ini memuat cita-cita besar yang mengedepankan keberagaman dan potensi daerah, serta komitmen terhadap pembangunan inklusif.

Namun demikian, bagi Johan Manery, pemaparan visi dan misi tersebut masih bersifat normatif dan belum diiringi dengan ketegasan dalam hal implementasi.

"Kami meminta agar setiap elemen visi tersebut diwujudkan dalam bentuk program pembangunan yang konkret, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucap Johan dalam pidatonya.

Fraksi Golkar menyoroti lemahnya sinergitas pembangunan antar wilayah kabupaten kota. Di mana, dalam dokumen RPJMD, belum terlihat jelas integrasi pembangunan kewilayahan yang menyeluruh dan berkeadilan.

Hal ini dikhawatirkan menimbulkan ketimpangan pembangunan antar daerah.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterkaitan antara target kinerja pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Keduanya merupakan komponen utama dalam sistem penganggaran berbasis kinerja performance-based budgeting, sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah pusat.

Sayangnya, salah satu instrumen penting seperti Dana Insentif Daerah (DID) tidak terealisasi pada tahun 2024, karena opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama tiga tahun berturut-turut hanya memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Ini menjadi alarm serius terhadap tata kelola keuangan daerah," tegas Johan.

Fraksi Golkar juga mengungkapkan kekhawatiran atas belum terukurnya indikator kinerja utama (IKU) dalam dokumen RPJMD, serta tidak jelasnya perhitungan pendanaan program/kegiatan.