Paripurna Pandangan RPJMD Malut 2025–2029: Fraksi Hanura Soroti Ketimpangan Wilayah

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI— Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Provinsi Maluku Utara menyampaikan pandangan dan masukan strategis, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam sidang paripurna, Senin (4/8/2025) di Sofifi.

Melalui juru bicara Fraksi Hanura, Iswanto ST, menegaskan bahwa dokumen RPJMD harus menjadi landasan yang kuat dan realistis, untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Namun sejumlah catatan penting dilontarkan, khususnya terkait substansi teknis, ketimpangan wilayah, dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Baca juga: Update Kasus Penikaman dan Pencurian di Ternate: 12 Orang Diperiksa, Pelaku Masih Buron

Ia juga menyoroti belum optimalnya struktur logis dalam dokumen RPJMD. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, hingga indikator kinerja daerah dinilai belum tergambar secara utuh.

Begitu pula dengan proyeksi fiskal 2025–2030 yang masih minim, asumsi makro dan belum dilandasi skenario fiskal yang adaptif terhadap gejolak ekonomi global.

Poin utama kritik Fraksi Hanura adalah minimnya afirmasi terhadap daerah-daerah tertinggal seperti Pulau Taliabu, Halmahera Timur, dan Kepulauan Sula.

"Wilayah-wilayah ini masih menghadapi kesenjangan akses air bersih, sanitasi, pendidikan, dan ketahanan pangan, namun tidak tercermin dalam program prioritas RPJMD."

“Visi besar pembangunan tidak boleh meninggalkan saudara-saudara kita di daerah 3T. Pemerataan bukan sekadar slogan, tapi harus tampak dalam peta program dan anggaran,” tegas Iswanto ST.

Fraksi Hanura juga mendorong penajaman fokus pada program prioritas seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penguatan SDM dan daya saing daerah, serta pembangunan ekonomi hijau dan biru berbasis potensi lokal.

Infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah juga dinilai penting untuk didorong lebih agresif.

Pengelolaan SDA dan Transparansi

Kata Iswanto ST, Fraksi Hanura meminta perhatian serius terhadap pengelolaan SDA, terutama sektor pertambangan dan perikanan. Ditekankan perlunya pengendalian dampak lingkungan dan peningkatan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal di wilayah tambang.

Tak kalah penting, RPJMD juga harus dilengkapi dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang transparan dan partisipatif agar publik bisa turut memantau dan memberi masukan atas implementasi kebijakan.

Baca juga: 15 Kali Layanan Pemadaman Kebakaran di Ternate per Januari-Agustus 2025, Ini Penyebab Utamanya

Meskipun menyampaikan sejumlah kritik, Fraksi Hanura tetap menyatakan dukungannya terhadap Ranperda RPJMD ini.

Iswanto ST menyatakan kesiapan memberikan masukan lanjutan secara konstruktif dalam tahapan pembahasan berikutnya.

“Kami berharap dokumen ini tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman pembangunan yang berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Maluku Utara,” tandas Iswanto dalam pernyataan .(*)