Sherly Laos Soroti Pola Kerja ASN Pemprov Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Laos, menyoroti pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cenderung dilakukan oleh sekelompok orang.

Hal itu disampaikan Sherly Laos saat diwawancarai wartawan usai menghadiri rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, di Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, di Sofifi, Kamis (7/8/2025).

"Kami melihat adanya indikasi bahwa kerja-kerja di beberapa OPD justru hanya dimonopoli oleh kelompok tertentu," ungkap Sherly Laos.

Baca juga: 3 Shio Paling Beruntung Agustus 2025, Bulan Monyet Kayu Bawa Hoki Melimpah

Menurutnya, distribusi pekerjaan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum merata. Hal ini berdampak pada stagnasi kinerja secara umum dan menciptakan ketimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas birokrasi.

"Memang beberapa hari terakhir ada perkembangan yang positif, tetapi kenyataannya distribusi kerja belum merata. Masih banyak ASN yang belum diberdayakan secara maksimal," ujarnya.

Sherly Laos menyebut, pihaknya tengah memetakan ulang SDM dengan pendekatan manajemen talenta.

Langkah ini, dilakukan untuk memastikan setiap ASN ditempatkan sesuai kompetensi dan tidak ada kelompok kerja eksklusif yang mendominasi tugas.

"PR saya saat ini adalah memetakan SDM dengan benar. Kami sudah konsultasi dengan BKN dan menggunakan sistem DNA Talenta. Harapannya, pada Oktober kita sudah aktifkan sistem manajemen talenta," jelasnya.

Ia juga menyinggung pengadaan perangkat kerja seperti komputer yang belum merata di semua OPD.

"Masih banyak meja kerja yang kosong tanpa komputer. Tahun ini kami akan adakan pengadaan komputer agar seluruh OPD bisa bekerja optimal," ujarnya.

Baca juga: Kunci Jawaban Cerita Reflektif Modul 3 Topik 1 PPG 2025: Inspirasi yang Bapak/Ibu Guru Dapatkan

Sherly Laos menegaskan, setelah proses pemetaan SDM selesai, ia akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASN, termasuk kemungkinan mengganti pimpinan OPD yang tidak menunjukkan kinerja maksimal.

"Kalau maksimal, saya tidak ganti. Tapi kalau tidak, ya harus diganti. Ini sudah berdampak, termasuk rumah dinas saya yang tidak selesai-selesai."

"Saya sudah bicara baik-baik, nada tinggi, sampai mohon pun tidak selesai. Ya, OPD teknis ini harus dievaluasi,"pungkasnya. (*)