Pemprov Malut
Belajar dari Bali, Gubernur Malut Sherly Laos Target Terapkan Sistem Pemerintahan Digital
Skor Monitoring Centre Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Provinsi Maluku Utara masih tecatat rendah
Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Sitti Muthmainnah
"Jadi tinggal kita instal. Tahap awal, akan kita coba dulu di Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan, dan beberapa lainnya," jelasnya.
Baca juga: Cuaca Maluku Utara Besok Minggu 10 Agustus 2025, BMKG Prediksi Hujan Ringan hingga Sedang
Sherly optimistis jika proses berjalan lancar, maka sistem pemerintahan berbasis elektronik ini mulai dioperasikan secara menyeluruh pada Januari 2026.
Ia juga berharap, dukungan seluruh OPD serta kesiapan tim teknologi informasi (TI), agar implementasi sistem ini berjalan optimal.
"Mudah-mudahan di tahun 2025 ini sistem sudah bisa terpasang dengan baik. Tim IT-nya juga siap. Jadi kita targetkan awal Januari 2026 sudah bisa dipakai secara resmi," pungkasnya.
Langkah Sherly Laos ini, diharapkan menjadi titik balik, dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan indeks pencegahan korupsi di Maluku Utara, menuju pemerintahan, yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. (*)
| Pre-Masterplan Sofifi Adalah Strategi Besar Menuju Kota Masa Depan Berkelanjutan |
|
|---|
| Marak Donasi Tanpa Izin, Dinsos Maluku Utara Ingatkan Masyarakat Lebih Waspada |
|
|---|
| Pemprov Maluku Utara Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah Lewat Rakor Sinkronasi Program |
|
|---|
| Sabet Penghargaan IPP Nasional 2024, Sherly Laos: Ini Milik Generasi Muda Maluku Utara |
|
|---|
| Pemprov Malut Awasi LP2B, 2 Daerah Ini Hadapi Tantangan Produktifitas Lahan Pertanian |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ternate/foto/bank/originals/Pemprov-Maluku-Utara-evaluasi-pejabat-penerima-suap.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.