Anggaran 2025 Terbatas, Dinas Pariwisata Maluku Utara Andalkan Kerjasama Antar Daerah

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Maluku Utara, Tahmid Wahab, menyoroti keterbatasan anggaran tahun 2025.

Kata Tahmid, Dinas Pariwisata hanya mengelola anggaran sebesar Rp15 miliar pada tahun 2025.

Jumlah tersebut, menurut Tahmid, sudah termasuk belanja pegawai dan program pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, sehingga ruang fiskal untuk program pengembangan pariwisata sangat terbatas.

Baca juga: 56 Napi Lapas Labuha Halmahera Selatan Dapat Remisi HUT ke 80 RI

"Awalnya pagu kita Rp25 miliar, tapi setelah efisiensi dan pergeseran anggaran tinggal Rp15 miliar. Angka itu sudah termasuk gaji, tunjangan, sampai kegiatan pokir."

"Jadi, untuk membangun infrastruktur pariwisata jelas tidak mungkin. Kita hanya bisa fokus pada pelatihan, pendampingan, dan dukungan ekonomi kreatif," ungkap Tahmid diwawancarai usai mengikuti upacara HUT ke 80 RI di Sofifi, Minggu (17/8/2025).

Keterbatasan anggaran, lanjut Tahmid, menyebabkan Dinas Pariwisata Maluku Utara memprioritaskan kerjasama dengan kabupaten/kota maupun provinsi lain.

Tahmid menyebut, pihaknya telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Pariwisata Jawa Tengah dan Bali, yang akan fokus di sektor ekonomi kreatif dan pengembangan destinasi.

"Harapannya, wisatawan yang datang ke Bali bisa kita tarik ke Maluku Utara, karena jaraknya tidak terlalu jauh, hanya butuh penerbangan transit via Makassar," jelasnya.

Meski demikian, Tahmid mengingatkan agar promosi wisata Maluku Utara tidak dilakukan secara berlebihan. 

Menurutnya, fasilitas objek wisata di Maluku Utara masih terbatas sehingga harus ada keseimbangan antara promosi dan kesiapan lapangan.

"Promosi harus jujur. Jangan sampai kita promosikan berlebihan, lalu wisatawan datang dan kecewa karena fasilitas yang ada tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Itu justru akan merugikan kita," tegasnya.

Baca juga: Klasemen Sementara Super League Usai Bali United Tahan Imbang Malut United 3-3 di Kie Raha

Lebih lanjut, Tahmid menilai kebutuhan anggaran ideal untuk mendorong pengembangan pariwisata di 10 kabupaten/kota mencapai puluhan miliar rupiah. 

Namun, ia tidak mau memberikan angka muluk-muluk tanpa adanya kesepakatan bersama dengan kabupaten/kota.

"Yang penting realistis. Lebih baik sedikit tapi bisa diwujudkan, daripada besar di atas kertas tapi tidak menghasilkan apa-apa," tandasnya. (*)