Sherly Laos: Promosi Jabatan di Pemprov Malut Berdasarkan Prestasi, Bukan Titipan

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI— Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos menegaskan bahwa promosi jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut berbasis prestasi, integritas, dan rekam jejak kinerja, bukan lagi karena faktor kedekatan, titipan, atau hubungan personal.

Sherly Laos mengakui, sejak awal dirinya banyak menerima rekomendasi dan titipan nama dari berbagai pihak, mulai dari relawan hingga partai politik. Namun, ia menegaskan bahwa promosi jabatan tidak ditentukan oleh hal tersebut.

“Ke depan, ketika kita mempromosikan seseorang, itu murni karena prestasinya, bukan karena teman, saudara, atau titipan. Memang banyak nama yang masuk, saya akomodir untuk ikut uji kompetensi, tapi hasil akhirnya tetap bergantung pada nilai tes, catatan dari atasan, rekan kerja, bawahan, hingga temuan BPK,” tegas Sherly usai melantik puluhan pejabat eselon III dan IV Pemprov Maluku Utara, Senin (25/8/2025).

Baca juga: Yuk Intip Pesona Hearts2Hearts di Iklan Shopee 9.9 Super Shopping Day, Bikin Jatuh Hati!

Sherly Laos mengungkapkan, ada dua ASN dengan hasil uji kompetensi baik, namun gagal dipromosikan karena memiliki catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kemarin ada dua orang nilainya bagus, bahkan masuk rekomendasi, tapi karena ada catatan di BPK, kami tidak bisa promosikan. Itu menjadi pertimbangan penting,” jelasnya.

Sherly Laos menambahkan, sistem promosi yang diterapkan kali ini menjadi fondasi baru dalam membangun birokrasi yang profesional di Maluku Utara.

Baca juga: 5 Shio Paling Beruntung Besok Selasa 26 Agustus 2025, Ular Bernapas Lega, Kuda Hoki

“Ini fondasi utama untuk menata eselon ke depan. Uang bukan lagi untuk melobi jabatan. Waktu dan tenaga ASN seharusnya dipakai untuk diklat, menambah sertifikat, meningkatkan kinerja, dan membuktikan diri lewat output yang nyata. Dengan begitu, promosi diperoleh karena kemampuan diri sendiri,” tandasnya.

Dengan kebijakan ini, Sherly Laos berharap birokrasi Pemprov Malut lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil kerja, bukan pada kepentingan politik atau titipan. (*)