Kunjungi Sula, Dr. Graal: Masyarakat Sudah Tampak Frustrasi, Mari Gabung Jurus

Ketika dimintai tanggapan seputar 10 IUP di Pulau Mangoli, ia menjawab, “Jika dilihat pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), semua IUP dikeluarkan pada 2018 oleh Gubernur Maluku Utara ketika itu."

"Sebagian besar kawasan pulau ini dimasuki IUP. Jika warga menolak, tetap tunjukkan sikap dan satu suara. Saya akan turut jadi speaker yang menyuarakan untuk IUP dievaluasi ke Kementerian terkait seperti sebelumnya yang kita lakukan.”

Isu lainnya yang mengemuka adalah bidang perikanan dan pertanian yang belum mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah pun Pusat. Banyak warga desa yang merupakan nelayan dan petani/pekebun tidak pernah mendapat bantuan atau program Pemerintah sama sekali.

“Kami di desa ini tara pernah dapa bantuan ini dan itu dari Pemerintah padahal kami membutuhkan. Selama ini bantuan cenderung politis hanya untuk dong pe orang (tim sukses),” ucap warga Desa Mangon, Desa Waigoiyofa, Desa Baleha.

Kesan yang muncul setelah ia kunjungan ke desa-desa adalah masyarakat tampak frustrasi dengan pemerintah, tidak merasakan kehadiran pemerintah dalam lini kehidupan publik mereka. Hal ini dipertegas dengan pernyataan warga.

“Kitong selalu mandiri. So pernah ajukan proposal untuk bantuan dan program tapi tarada dia pe balasan. So pastiu,” kata seorang Bapak di Desa Baleha. Selaras dengan itu, warga lain menambahkan, “Kita undang hearing tarada dong pe tanggapan. Kami tara tahu ke mana arah pembangunan kabupaten ini.”

Silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten

Setelah keliling jumpa warga, lulusan doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia ini punya kebiasaan untuk silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tersebut.

Begitu pun dengan Kepulauan Sula. Perjumpaan dengan Pemkab dihadiri Wakil Bupati beserta jajaran. Pada forum tersebut ia sampaikan koreksi warga yang merupakan wewenang Pemkab untuk atensi dan ditindaklanjuti. 

“Di lapangan, basudara sampaikan semua (masalah). Meski saya awasi Pemerintah Pusat, tentu saya tara bisa tolak koreksi mereka atas Pemerintah Daerah. Karena itu, setiap setelah keliling dengar basudara, saya harus jumpa Pemda dan sampaikan. Ada beberapa isu krusial yang kita sampaikan,” jelasnya.

Bangun Maluku Utara berarti bangun perikanan dan pertanian atau perkebunannya. Sula kaya akan ikan dan kopra. Tapi belum ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menaungi.

“Pemkab bisa mempertimbangkan membentuk BUMD untuk menyerap hasil produksi warga (ikan/kelapa/hasil kebun lainnya). Dengan begini, Pemkab mendukung dorang dan berperan sebagai jaring pengaman bagi basudara nelayan dan petani/pekebun karena membeli dengan harga yang wajar. Dorang keluhkan harga jual yang fluktuatif ketika panen,” usul laki-laki kelahiran Wayaua, Bacan ini.

Isu perikanan dan pertanian lainnya juga ia sampaikan. Di bidang pekerjaan umum, ada kebutuhan talud sungai, talud pantai, dan jembatan di beberapa daerah Sula.

Tak luput, isu mengenai lahan warga yang tidak bisa disertifikatkan karena dimasuki kawasan hutan lindung serta penebangan ilegal di Pulau Mangoli, dan isu lainnya.

“Respons Pemkab begitu terbuka menerima koreksi warga. Mereka berupaya untuk menyelesaikan masalah basudara di Sula. Salah satunya dengan mengajukan berbagai proposal kebutuhan publik masyarakat ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,” tambah Dr. Graal.