Kunjungi Sula, Dr. Graal: Masyarakat Sudah Tampak Frustrasi, Mari Gabung Jurus

Kolaborasi Selesaikan Masalah Masyarakat dan Daerah

Banyak masalah masyarakat yang berulang dan belum diselesaikan. “Melihat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sula tahun 2026 tentu miris: 50,55 persen untuk belanja pegawai; hanya 1,48 % untuk belanja modal yang notabenenya alokasi untuk menyelesaikan masalah publik (jalan, jembatan, dan infrasturktur lainnya).

Di tengah keadaan fiskal seperti itu, Pemkab harus tetap kirim pesan ke warga bahwa mereka terus berupaya bekerja. Supaya warga ada harapan,” tegas Dr. Graal yang merupakan pegiat Politik Gagasan.

Sistem penyelesaian masalah dalam lembaga Eksekutif (Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat) dilakukan secara berjenjang. Eksekutif diberi wewenang anggaran (uang) untuk selesaikan masalah publik.

“Jika Pemkab belum mampu menyelesaikan sesuai tanggung jawabnya, maka ajukan proposal ke Pemprov. Lalu, Pemprov harus kerjakan sesuai tanggung jawabnya. Jika belum mampu selesaikan, ajukan proposal ke Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Ia menekankan kolaborasi begitu diperlukan. “Mulut saya siap jadi speaker untuk suarakan kepentingan masyarakat Maluku Utara, termasuk Sula dan Mangoli yang selama ini cenderung diabaikan pembangunan infrastruktur pun SDM-nya.

Jangan jadikan masalah daerah menjadi beban sendiri. Mari kita gabung jurus untuk intervensi bersama sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,” tutup Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. (*)