Kadis Perhubungan se-Maluku Utara 'Geruduk' Kementerian Perhubungan

TRIBUNTERNATE.COM - Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. kembali menjalankan fungsi representatifnya sebagai perwakilan daerah di Pusat. Anggota DPD RI ini menginisiasi audiensi para Kepala Dinas Perhubungan di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada Senin, 15 Juni 2026.

Ide ini muncul atas keresahannya setelah mendengar banyak koreksi masyarakat terkait perhubungan laut setiap ia turun pengawasan ke desa-desa. Atas dasar itu adalah penting untuk para kepala dinas berjumpa langsung dengan pihak kementerian. Ia menegaskan bahwa Maluku Utara adalah daerah kepulauan.

“Konektivitas antardaerah di Maluku Utara bergantung pada laut. Laut adalah nadi kehidupan. Semua aspek hidup nyaris bertumpu pada laut: ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lainnya."

Baca juga: Kunjungi Sula, Dr. Graal: Masyarakat Sudah Tampak Frustrasi, Mari Gabung Jurus

Maka mendesak untuk upayakan perbaikan sektor perhubungan laut di Maluku Utara supaya basudara bisa beraktivitas dengan lancar dan meningkatkan kualitas hidup," Dr. Graal yang merupakan anggota Komite II.

"Saya adalah perwakilan daerah (anggota Dewan Perwakilan Daerah RI). Berbicara daerah berarti kitong berbicara wilayah administratif: 10 kabupaten/kota di Maluku Utara. Kementerian Perhubungan adalah mitra kerja saya di Komite II DPD RI."

"Kita perjumpakan perpanjangan dari eksekutif daerah dengan perpanjangan dari eksekutif pusat untuk diskusi masalah publik perihal perhubungan laut di Maluku Utara sekaligus solusinya." urai Graal Taliawo.

Membuka Ruang Sampaikan Masalah

Pada kesempatan itu hadir Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Kota Ternate; Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu; dan Tenaga Ahli Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula.

Setiap perwakilan membawa lengkap bahan presentasi yang akan disuarakan. Dengan semangat, mereka sampaikan satu demi satu masalah perhubungan laut di daerahnya kepada forum di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Beberapa di antaranya:

1. Kep. Sula: perlu ada tambahan trayek Sabuk Nusantara yang melintasi Kep. Sula, ada kebutuhan feri untuk rute Sanana-Mangoli, dan lainnya.
2. Pulau Taliabu: perlu ada revitalisasi Pelabuhan Tikong, Bobong, dan lainnya supaya kapal kapasitas besar seperti PELNI bisa berlabuh, serta lainnya.
3. Halmahera Timur: menghibahkan Pelabuhan Dobo kepada Kementerian Perhubungan supaya bisa difungsikan, perlu ada trayek kapal untuk menjangkau Labi-labi, Bololo, dan Lolobata, serta lainnya.
4. Halmahera Selatan: perlu ada revitalisasi beberapa pelabuhan termasuk Pelabuhan Kawasi supaya warga bisa beraktivitas dengan lancar dan lainnya.
5. Halmahera Utara: perlu ada trayek kapal yang menjangkau Loloda dan Tobelo, menambah kuota container tol laut, dan lainnya.
6. Ternate: perlu ada revitalisasi pelabuhan di Batang Dua dan lainnya.
7. Halmahera Barat: meminta kapal PELNI KM Dorolonda dan KM. Nggapulu beroperasi kembali melintasi Jailolo, trayek tol laut perlu ditambah, dan lainnya.

Catatan lain, lulusan doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia ini suarakan terkait kapal subsidi Sabuk Nusantara. Dr. Graal mengkritik, "Sabuk Nusantara harus bertransformasi baik dari sisi armada pun pelayanan."

"Kesan di publik menunjukkan bahwa apa pun yang subsidi biasanya banyak kekurangan di berbagai sisi. Fasilitas di kapal kurang layak, kebersihan tidak terjaga, tak jarang overcapacity.”

Menurutnya penumpang memiliki hak atas keamanan dan kenyamanan dari pelayanan publik, termasuk transportasi laut. Ini perlu menjadi prioritas supaya masyarakat merasakan kehadiran negara secara utuh dalam kehidupan publik mereka.

Respons Positif dari Pemerintah Pusat

M. Masyhud selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut beserta jajaran merespons positif kegiatan audiensi ini.

"Baru kali ini saya dihadapkan pada hampir semua kepala dinas kabupaten/kota di suatu provinsi. Ini kesempatan yang begitu baik. Kita bisa saling kroscek dan membahas masalah secara komprehensif. Semua catatan dari teman-teman sudah kami catat dan identifikasi," ujarnya dengan senyum.

Ia sepakat dengan Dr. Graal, para perwakilan daerah datang dengan masalah yang mana masalah tersebut juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat untuk atensi selesaikan/perbaiki.

“Meski anggaran terbatas, tetap ada upaya untuk bisa diakomodasi. Tidak menjamin semua masalah bisa diakomodasi dengan segera mengingat anggaran dan masalah provinsi lainnya. Namun, akan disesuaikan dengan prioritas dan kemungkinan anggaran yang bisa dialokasikan untuk Maluku Utara.”

“Kami memiliki mekanisme untuk mengkapitalisasi pelabuhan ke pihak swasta. Ini bisa menjadi sumber pemasukan untuk mendukung perbaikan masalah-masalah yang ada di bidang perhubungan laut, termasuk di Maluku Utara.”

Menanggapi berbagai usulan yang disampaikan dalam forum tersebut, pihak Direktur Lalu Lintas Laut menyatakan bahwa sebagian usulan terkait kapal perintis dapat dipertimbangkan untuk diakomodasi.

“Beberapa usulan untuk kapal Perintis bisa kami akomodasi. Kami perlu lakukan verifikasi terlebih dulu.”

Tidak One Man Show

Melalui kegiatan tersebut, pegiat Politik Gagasan ini menunjukkan dirinya tidak mau berlagak one man show. Ia memahami bahwa teman-teman di daerah tentu lebih paham masalah di bawah.

"Masalah daerah tentu teman-teman eksekutif di bawah lebih tahu dan lebih menguasai. Penting untuk membuka ruang seluasnya bagi mereka untuk menyampaikannya secara langsung kepada Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan untuk atensi," tegasnya.

Menariknya, laki-laki kelahiran Wayaua, Bacan ini juga tidak picky alias pilah-pilih. Ia mengundang semua Kepala Dinas Perhubungan di Maluku Utara (tanpa terkecuali) untuk menyuarakan masalah di masing-masing daerah sekaligus mendiskusikan kemungkinan teknis penyelesaian yang bisa ditempuh.

"Setelah terhubung, Maluku Utara perlu selalu diingat dalam setiap perencanaan program Kementerian Perhubungan. Harapannya adalah masalah daerah bisa didengar oleh Pemerintah Pusat. Jika sudah didengar, bisa diperhatikan."

" Jika sudah diperhatikan, bisa mendapat atensi," imbuh Dr. Graal. Audiensi ini menunjukkan bahwa legislatif dan eksekutif harus bekerja sesuai koridornya masing-masing. Legislatif hubungkan; eksekutif diskusi dan eksekusi solusi.

Daerah Antusias Mendapat Ruang

Dr. Graal berterima kasih kepada para Bupati dan Walikota karena telah menyambut hangat undangannya untuk para Kepala Dinas Perhubungan, pun para delegasi daerah telah begitu antusias menyuarakan masalah di daerah.

Para kepala dinas dan perwakilan yang datang turut menyampaikan apreasiasi yang tinggi kepada Dr. Graal atas inisiasi kegiatan ini.

“Terima kasih telah memfasilitasi kami. Ini pengalaman luar biasa bagi kami sekaligus pengalaman pertama untuk kami bisa sampaikan banyak hal terkait masalah yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah,” kata Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Utara.

"Terima kasih kitong telah diberikan kesempatan langsung untuk terkoneksi dengan Dirjen Pehubungan Laut di pusat. Ini pertama kali Kep. Sula mendapat ruang untuk suarakan masalah daerah ke Pemerintah Pusat," ujar perwakilan Kep. Sula.

Seraya dengan itu, perwakilan Pulau Taliabu berkata, “Kami berharap pertemuan tidak berhenti di sini. Kalau bisa ada pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan Direktorat Jenderal lainnya di Kementerian Perhubungan.”

Dr. Graal menangkap respons positif dari Pemerintah Pusat juga Pemerintah Daerah.

“Prinsipnya kitong so dipilih sebagai perwakilan daerah dan penyelenggara negara. Dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, mari gabung jurus untuk upayakan perbaikan dan menyelesaikan masalah publik di Maluku Utara. Tetap komitmen berjuang untuk itu,” tutup Graal Taliawo. (*)