Kadis Perhubungan se-Maluku Utara 'Geruduk' Kementerian Perhubungan

TRIBUNTERNATE.COM - Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. kembali menjalankan fungsi representatifnya sebagai perwakilan daerah di Pusat. Anggota DPD RI ini menginisiasi audiensi para Kepala Dinas Perhubungan di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada Senin, 15 Juni 2026.

Ide ini muncul atas keresahannya setelah mendengar banyak koreksi masyarakat terkait perhubungan laut setiap ia turun pengawasan ke desa-desa. Atas dasar itu adalah penting untuk para kepala dinas berjumpa langsung dengan pihak kementerian. Ia menegaskan bahwa Maluku Utara adalah daerah kepulauan.

“Konektivitas antardaerah di Maluku Utara bergantung pada laut. Laut adalah nadi kehidupan. Semua aspek hidup nyaris bertumpu pada laut: ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lainnya."

Baca juga: Kunjungi Sula, Dr. Graal: Masyarakat Sudah Tampak Frustrasi, Mari Gabung Jurus

Maka mendesak untuk upayakan perbaikan sektor perhubungan laut di Maluku Utara supaya basudara bisa beraktivitas dengan lancar dan meningkatkan kualitas hidup," Dr. Graal yang merupakan anggota Komite II.

"Saya adalah perwakilan daerah (anggota Dewan Perwakilan Daerah RI). Berbicara daerah berarti kitong berbicara wilayah administratif: 10 kabupaten/kota di Maluku Utara. Kementerian Perhubungan adalah mitra kerja saya di Komite II DPD RI."

"Kita perjumpakan perpanjangan dari eksekutif daerah dengan perpanjangan dari eksekutif pusat untuk diskusi masalah publik perihal perhubungan laut di Maluku Utara sekaligus solusinya." urai Graal Taliawo.

Membuka Ruang Sampaikan Masalah

Pada kesempatan itu hadir Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Kota Ternate; Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu; dan Tenaga Ahli Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula.

Setiap perwakilan membawa lengkap bahan presentasi yang akan disuarakan. Dengan semangat, mereka sampaikan satu demi satu masalah perhubungan laut di daerahnya kepada forum di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Beberapa di antaranya:

1. Kep. Sula: perlu ada tambahan trayek Sabuk Nusantara yang melintasi Kep. Sula, ada kebutuhan feri untuk rute Sanana-Mangoli, dan lainnya.
2. Pulau Taliabu: perlu ada revitalisasi Pelabuhan Tikong, Bobong, dan lainnya supaya kapal kapasitas besar seperti PELNI bisa berlabuh, serta lainnya.
3. Halmahera Timur: menghibahkan Pelabuhan Dobo kepada Kementerian Perhubungan supaya bisa difungsikan, perlu ada trayek kapal untuk menjangkau Labi-labi, Bololo, dan Lolobata, serta lainnya.
4. Halmahera Selatan: perlu ada revitalisasi beberapa pelabuhan termasuk Pelabuhan Kawasi supaya warga bisa beraktivitas dengan lancar dan lainnya.
5. Halmahera Utara: perlu ada trayek kapal yang menjangkau Loloda dan Tobelo, menambah kuota container tol laut, dan lainnya.
6. Ternate: perlu ada revitalisasi pelabuhan di Batang Dua dan lainnya.
7. Halmahera Barat: meminta kapal PELNI KM Dorolonda dan KM. Nggapulu beroperasi kembali melintasi Jailolo, trayek tol laut perlu ditambah, dan lainnya.

Catatan lain, lulusan doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia ini suarakan terkait kapal subsidi Sabuk Nusantara. Dr. Graal mengkritik, "Sabuk Nusantara harus bertransformasi baik dari sisi armada pun pelayanan."

"Kesan di publik menunjukkan bahwa apa pun yang subsidi biasanya banyak kekurangan di berbagai sisi. Fasilitas di kapal kurang layak, kebersihan tidak terjaga, tak jarang overcapacity.”

Menurutnya penumpang memiliki hak atas keamanan dan kenyamanan dari pelayanan publik, termasuk transportasi laut. Ini perlu menjadi prioritas supaya masyarakat merasakan kehadiran negara secara utuh dalam kehidupan publik mereka.

Respons Positif dari Pemerintah Pusat

M. Masyhud selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut beserta jajaran merespons positif kegiatan audiensi ini.

"Baru kali ini saya dihadapkan pada hampir semua kepala dinas kabupaten/kota di suatu provinsi. Ini kesempatan yang begitu baik. Kita bisa saling kroscek dan membahas masalah secara komprehensif. Semua catatan dari teman-teman sudah kami catat dan identifikasi," ujarnya dengan senyum.

Ia sepakat dengan Dr. Graal, para perwakilan daerah datang dengan masalah yang mana masalah tersebut juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat untuk atensi selesaikan/perbaiki.