Graal Taliawo Tunaikan Tanggung Jawab: Suarakan Keluhan Warga ke Pemerintah Pusat

“Bahkan terjadi konflik batas area, tarif, hingga kekerasan seksual. Negara harus hadir untuk menjamin keamanan dan pelayanan transportasi publik,” ujarnya dengan nada tegas.

Perlu Penambahan Trayek dan Kontainer Tol Laut

Poin lain yang disampaikan adalah kebutuhan tambahan trayek dan kontainer tol laut, terutama di wilayah yang mulai tumbuh sektor perikanan dan pertanian seperti Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Morotai.

“Di Morotai, sejak 2024 ada ikan yang tertahan di cold storage karena antrean tol laut. Ini menghambat ekonomi daerah,” katanya.

Respons Positif dari Wakil Menteri Perhubungan

Menanggapi pernyataan Graal, Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengapresiasi kritik yang disampaikan.

“Kami memang masih bertahap membangun konektivitas antarpulau. Tapi kami serius dan akan terus mengupayakan pembangunan transportasi di Maluku Utara,” ujar Wamenhub.

Komitmen Turun Lapangan dan Suara Warga

Dr. Graal menegaskan bahwa keluhan warga tidak akan diketahui pusat jika senator tidak turun ke lapangan.

Ia menjadikan turun pengawasan sebagai prioritas dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

“Kalau saya tidak turun, saya tidak tahu masalahnya. Kalau tidak tahu, saya tidak bisa suarakan. Begitu pula sebaliknya, jika pemerintah pusat tidak diberi tahu, masalah di Maluku Utara tidak akan pernah ditangani,” ujarnya.

Baca juga: Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Minta Kepala Daerah Prioritaskan Stabilitas dan Kebutuhan Rakyat

Harapan untuk Aksi Nyata

Sebagai penutup, Graal berharap apa yang ia sampaikan bukan hanya sekadar catatan, tetapi menjadi dasar tindakan nyata oleh kementerian terkait.

“Rakyat Maluku Utara menanti hadirnya negara lewat kebijakan transportasi yang merata, adil, dan menyentuh kebutuhan dasar mereka,” pungkasnya. (*)