Graal Taliawo Tunaikan Tanggung Jawab: Suarakan Keluhan Warga ke Pemerintah Pusat

TRIBUNTERNATE.COM – Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si., menyuarakan keresahan warga terkait transportasi publik di daerah kepulauan itu kepada Wakil Menteri Perhubungan RI, Suntana.

Sorotan tajam ini disampaikan dalam rapat kerja Komite II DPD RI bersama Kementerian Perhubungan di Jakarta pada Selasa 26 Agustus 2025.

“Selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, warga Maluku Utara belum merasakan perubahan signifikan dalam tata kelola transportasi publik, khususnya transportasi laut,” tegas Graal dalam pembukaan pernyataannya.

Baca juga: Serunya Sherly Laos Diving di Halmahera Timur, Kenalkan Sahabat Baru

Sebagai senator yang aktif turun ke desa-desa di lima kabupaten selama 10 bulan menjabat, Dr. Graal membawa serta catatan keluhan masyarakat kepada pemerintah pusat, terutama di bidang transportasi.

Ia menegaskan bahwa tanpa konektivitas yang baik, masyarakat kepulauan terisolasi dan tertinggal.

Daerah Kepulauan Butuh Pendekatan Pembangunan yang Berbeda

Menurut Graal, pembangunan transportasi di daerah kepulauan tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan.

“Karakteristiknya berbeda, maka pendekatannya juga harus berbeda,” ujarnya.

Ia bahkan pernah meminta Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Maluku Utara untuk membuat grand design transportasi khusus untuk provinsi ini.

“Tanpa Konektivitas, Warga Seperti Terpenjara” Mengutip pakar transportasi Jarrett Walker, Graal menyampaikan bahwa konektivitas adalah jaminan kebebasan warga negara. Jika pulau-pulau tidak terhubung, warga secara tidak langsung "terpenjara".

“Di daratan, transportasi bagus berarti stasiun, terminal, kereta, dan bus. Di kepulauan, yang harus bagus adalah kapal dan pelabuhan,” tegas lulusan Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.

Jalan Nasional Minim Fasilitas Pendukung

Tidak hanya soal laut, Graal juga mengangkat masalah transportasi darat. Menurutnya, banyak ruas jalan nasional di Maluku Utara minim fasilitas pendukung seperti lampu jalan, rambu, pembatas tebing, dan drainase.

“Contohnya di ruas Sofifi–Oba, Saketa–Matuting–Maffa–Weda, dan Labuha–Babang. Ketiadaan drainase menyebabkan genangan air yang bisa merusak jalan dan membahayakan pengguna,” katanya.

Pelabuhan Feri Doro Terbengkalai

Graal turut menyoroti Pelabuhan Doro di Halmahera Utara yang kini terbengkalai. Pelabuhan ini dibangun dengan anggaran puluhan miliar dan sebelumnya sempat digunakan sebagai jalur pintas dari Halut ke Haltim.

“Sayangnya sekarang tidak dimanfaatkan. Padahal pelabuhan ini sangat vital. Saya minta Kementerian Perhubungan lakukan evaluasi dan upaya reaktivasi,” ujarnya.

Tak Ada Transportasi Darat Antar-Kabupaten yang Dikelola Negara

Graal juga mengkritik ketiadaan transportasi darat antar-kabupaten yang dikelola pemerintah. Selama ini, mobilitas warga hanya disokong kendaraan milik swasta di bawah Organda, yang sering kali tidak berkoordinasi dengan baik.

“Bahkan terjadi konflik batas area, tarif, hingga kekerasan seksual. Negara harus hadir untuk menjamin keamanan dan pelayanan transportasi publik,” ujarnya dengan nada tegas.

Perlu Penambahan Trayek dan Kontainer Tol Laut

Poin lain yang disampaikan adalah kebutuhan tambahan trayek dan kontainer tol laut, terutama di wilayah yang mulai tumbuh sektor perikanan dan pertanian seperti Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Morotai.

“Di Morotai, sejak 2024 ada ikan yang tertahan di cold storage karena antrean tol laut. Ini menghambat ekonomi daerah,” katanya.

Respons Positif dari Wakil Menteri Perhubungan

Menanggapi pernyataan Graal, Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengapresiasi kritik yang disampaikan.

“Kami memang masih bertahap membangun konektivitas antarpulau. Tapi kami serius dan akan terus mengupayakan pembangunan transportasi di Maluku Utara,” ujar Wamenhub.

Komitmen Turun Lapangan dan Suara Warga

Dr. Graal menegaskan bahwa keluhan warga tidak akan diketahui pusat jika senator tidak turun ke lapangan.

Ia menjadikan turun pengawasan sebagai prioritas dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

“Kalau saya tidak turun, saya tidak tahu masalahnya. Kalau tidak tahu, saya tidak bisa suarakan. Begitu pula sebaliknya, jika pemerintah pusat tidak diberi tahu, masalah di Maluku Utara tidak akan pernah ditangani,” ujarnya.

Baca juga: Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Minta Kepala Daerah Prioritaskan Stabilitas dan Kebutuhan Rakyat

Harapan untuk Aksi Nyata

Sebagai penutup, Graal berharap apa yang ia sampaikan bukan hanya sekadar catatan, tetapi menjadi dasar tindakan nyata oleh kementerian terkait.

“Rakyat Maluku Utara menanti hadirnya negara lewat kebijakan transportasi yang merata, adil, dan menyentuh kebutuhan dasar mereka,” pungkasnya. (*)