Setahun Prabowo, Politik Akomodatif dan Upaya Jaga Stabilitas Nasional

Dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Prabowo berhasil mengamankan dukungan mayoritas di parlemen. Dari total 580 kursi DPR, sekitar 470 atau 81 persen kini berada dalam barisan pendukung pemerintah.

Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memilih tetap di luar pemerintahan dengan 110 kursi atau sekitar 19 persen.

Namun, PDI-P pun tidak menempatkan diri sebagai oposisi. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menegaskan perannya sebagai partai penyeimbang. PDI-P siap mendukung kebijakan yang pro-rakyat, namun juga tidak ragu mengoreksi jika ada kebijakan yang dianggap melenceng.

Konfigurasi politik ini menciptakan keseimbangan yang relatif sehat. Pemerintah memiliki basis dukungan kuat di parlemen, sementara mekanisme kontrol tetap terjaga lewat peran penyeimbang dari luar kekuasaan.

Hasilnya, hubungan eksekutif-legislatif dapat dikatakan berjalan relatif harmonis tanpa gejolak berarti. Ini merupakan kondisi yang jarang tercipta di tahun-tahun awal sebuah pemerintahan.

Saat terjadi dinamika demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu, Prabowo, bersama dengan pimpinan partai politik dan DPR segera melakukan sejumlah langkah mitigasi guna meredam gejolak. Gerak cepat tersebut terbukti berhasil meredakan situasi.

Dalam sistem politik Indonesia yang sering diwarnai tarik-menarik kepentingan, stabilitas semacam ini dapat dimaknai sebagai sebuah pencapaian.

Hubungan yang terjalin baik antar para pemangku kepentingan dapat membuat jalannya pemerintahan lebih fokus pada kebijakan substantif tanpa terjebak pada konflik yang berlarut-larut.

Usung semangat persatuan

Sikap akomodatif Prabowo juga tampak dalam kebijakan rekonsiliasi yang bersifat simbolik namun berdampak besar.

Pemberian amnesti kepada Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong yang merupakan mantan Menteri Perdagangan dan juga tim sukses Anies Baswedan pada pilpres lalu, dapat dipandang bahwa pemerintah ingin membuka lembar baru hubungan antarkekuatan politik.

Dalam kacamata politik, langkah tersebut bisa menjadi sinyal bahwa Prabowo ingin menurunkan suhu konfrontasi politik yang kerap menjadi penghambat pembangunan.

Kebijakan ini, khususnya amnesti untuk Hasto, membuka jalan bagi hubungan yang lebih kooperatif antara pemerintah dan PDI-P.

Dengan merangkul mereka yang dulu berada di kubu seberang, Prabowo berupaya memperluas ruang komunikasi politik sekaligus mempersempit potensi gesekan sosial dan menjaga semangat persatuan.

Menjaga keseimbangan demokrasi