Dorong Sinergi Balai Kementerian, Graal Taliawo: Pembangunan Maluku Utara Harus Berdasar Prioritas

TRIBUNTERNATE.COM - Tidak mungkin membangun Maluku Utara seorang diri. Dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

R. Graal Taliawo memahami bagaimana sistem pemerintahan seharusnya berjalan. Ia menjalin relasi yang baik dengan kementerian dan lembaga, khususnya mitra kerja Komite II DPD RI, baik di tingkat pusat maupun perwakilan di Maluku Utara.

Graal juga mengapresiasi kinerja unit pelaksana teknis kementerian di daerah, seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS), serta Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.

Baca juga: Cuaca Maluku Utara Besok Kamis 5 Februari 2026, BMKG Prediksi Hujan Terus Mengguyur

Selain itu, terdapat Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) di bawah Kementerian Kehutanan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di bawah Kementerian Perhubungan, serta sejumlah balai lainnya yang turut berkontribusi bagi pembangunan Maluku Utara.

Balai sigap bekerja

Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara ini melihat kinerja Balai pada saat bencana banjir di Halmahera Barat dan Halmahera Utara beberapa pekan lalu.

“Mereka begitu sigap merespons bencana dan membantu memberi penanganan yang substansial seperti menurunkan alat berat, mengirim tangki air bersih, mengirim kebutuhan pangan, juga penanganan pascabanjir,” ujarnya.

Bukan hanya banjir, mereka juga berperan dalam pembangunan Maluku Utara. Graal mengapresiasi para kepala Balai yang telah membuka diri dan mengakomodasi usulan pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Daerah. Ada juga penanganan jembatan gantung di Halmahera Selatan dan Halmahera Barat yang sempat viral.

“Tahun 2025 lalu saya menembuskan surat usulan Inpres Jalan Daerah (jalan nasional dan jembatan,red) dari beberapa Pemerintah Kabupaten ke Pak Menteri dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum."

"Beberapa di antaranya sudah masuk dalam program pembangunan 2026, termasuk Kab. Pulau Taliabu. Ini terkonfirmasi dari Pak Kabalai BPJN, yang tentunya turut andil dalam penilaian dan rekomendasi,” tambahnya.

Pembangunan harus prioritas

Usai dilantik sebagai anggota DPD RI pada 2024 lalu, Graal diketahui langsung silaturahmi dan diskusi dengan para kepala balai secara terpisah.

Prinsip utama yang ia tekankan adalah meminta pembangunan di Maluku Utara berbasis skala prioritas dan objektif sesuai kebutuhan daerah.

“Adalah keliru jika program dari Pusat hanya menyasar pada basis atau konstituen anggota legislatif/eksekutif tertentu secara politis. Tak heran jika pembangunan di Maluku Utara selama ini terus timpang. Padahal, program dari Pemerintah Pusat adalah hak rakyat yang membutuhkan. Anggarannya pakai pajak rakyat, bukan dari kantong pribadi pejabat tertentu,” jelas anggota DPD RI Komite II ini.

Sebagai mitra kerja, bukan peminta proyek

Penting untuk anggota legislatif Pusat dan eksekutif saling berelasi tegak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. 

“Relasi yang terbangun harus jelas antara legislatif dan eksekutif untuk mencapai check and balance. Eksekutif sebagai mitra kerja legislatif. Legislatif mengawasi kinerja eksekutif yang mengelola anggaran; memastikan anggaran digunakan secara profesional dan prioritas untuk pembangunan daerah."

"Jangan sampai anggaran digunakan secara koruptif, menyimpang, dan menindas,” jelas lulusan Doktoral Ilmu Politik UI.