Fadli Zon Kritik Pengambilalihan TMII oleh Pemerintah: Jangan Sampai Dijual untuk Bayar Utang

TRIBUNNEWS.COM – Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon kembali luncurkan kritik terkait langkah pemerintah yang mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita milik keluarga Soeharto.

Diketahui, TMII sudah dikelola oleh Yayasan Harapan Kita selama 44 tahun.

Namun, kini pemerintah kembali mengambil alih TMII dengan tujuan agar bisa lebih berkontribusi pada keuangan negara.

Pengambilalihan TMII oleh pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.

Menanggapi hal itu, Fadli Zon menyebut agar jangan sampai TMII ini nantinya dijual untuk membayar utang negara.

"Jangan sampai TMII dijual juga untuk bayar utang," tulis Fadli Zon pada akun Twitternya, @FadliZon, Rabu (7/4/2021).

Diketahui, pemerintah akan membentuk tim transisi untuk masa peralihan pengolaaan TMII tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno mengatakan, pemerintah memberi waktu tiga bulan bagi Yayasan Harapan Kita untuk memberi laporan pengelolaan TMII.

"Dalam waktu tiga bulan pengelola yang ada sekarang ini harus memberikan laporan pengelolaan kepada tim transisi."

"Dan, kemudian pengelolaan selanjutnya akan dibahas oleh tim transisi," ucap Pratikno, dikutip dari tayangan konferensi pers YouTube Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (7/4/2021).

Adapun, tugas tim transisi yakni memikirkan inovasi manajemen yang lebih baik demi kesejahteraan para karyawan TMII.

Lebih lanjut, Pratikno menerangkan operasional TMII tak berubah akibat proses pengambilalihan ini.

Para karyawan TMII akan tetap bekerja seperti biasanya.

Baca juga: 44 Tahun Dikelola Yayasan Soeharto, Aset TMII Senilai Rp20 Triliun Kini Diambil Alih Pemerintah

Baca juga: Dilarang Soeharto dan Dijadikan Hari Libur oleh Megawati, Ini Sejarah Imlek di Indonesia

"Dalam masa transisi, Taman Mini Indonesia Indah tetap beroperasi seperti biasanya."

"Para staf tetap bekerja setiap harinya, tetap mendapatkan hak keuangan dan fasilitas seperti biasanya. Tidak ada yang berubah," terang Mensetneg.