Baca tanpa iklan
TRIBUNTERNATE.COM- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Leka Lena, enggan vaksin nusantara dikaitkan dengan isu politik.
Hal ini diungkapkan Melka dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di kanal Youtube KompasTV, Sabtu (17/4/2021).
Melki menilai, jika seluruh keputusan DPR RI selalu dikaitkan dengan isu politik itu aneh.
“Jadi sebenarnya juga saya rasa aneh, kok DPR RI itu kalau ngomong selalu dianggap politis?” ujar Melka.
Menurut Melka, perundingan yang dilakukan oleh anggota DPR bersama dengan BPOM, Kemenkes, Bio Farma dan para peneliti adalah sebuah forum ilmiah.
“Forum kami kemarin itu dengan badan pom, kemenkes, biofarma, Itu perdebatannya ilmiah, kita menguji datanya para peneliti, menguji juga keyakinan badan pom, disitu ilmiah,” tegas Melki.
Melki merasa aneh jika hal yang ilmiah selalu diwakilkan oleh BPOM, dan hal yang politik selalu dikaitkan dengan DPR.
Baca juga: Aburizal Bakrie Disuntik Vaksin Nusantara, Akui Pernah Punya Utang Nyawa Pada Mantan Menkes Terawan
Baca juga: IPW: Sikap KSAD Jenderal Andika Perkasa Dibutuhkan untuk Redakan Kontroversi Vaksin Nusantara
“Saya itu kok merasa aneh ya, badan pom itu seolah-olah dianggap mewakili hal yang bersifat ilmiah, dan DPR itu selalu bersifat politis,” ujarnya.
Dikatakan Melki, meski dirinya seorang politisi, namun ia mengaku seorang yang juga memiliki latar belakang ilmu farmasi dan mengerti cara membuat obat.
“Emang yang hadir menjadi relawan pak terawan ini orang-orang yang tidak berpikir ilmiah? Saya ini farmasi, saya ngerti cara buat obat lho walaupun saya politisi,” tegasnya.
Selain itu, Melki juga menyebutkan, merupakan sebuah hak bagi setiap individu untuk meyakini apa yang baik baginya, khususnya soal kesehatan.
“Hak orang untuk sehat itu juga hak bersifat individual, jadi kalau memang andai kata saya meyakini bahwa pengobatan dan vaksin ini memang baik buat saya, saya jalani,” ujarnya.
Video selengkapnya:
Politisi Ramai-ramai Dukung Vaksin Nusantara
Sejumlah tokoh politik hingga puluhan anggota DPR RI mengaku siap dan menyambut baik untuk menjadi relawan vaksin Nusantara.
Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku menjadi orang pertama yang disuntik vaksin yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan, pada Rabu (14/4/2021) kemarin.
"Ini vaksin Nusantara, saya pertama kali, Insyaallah berhasil," kata Aburizal dalam video yang telah dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (14/4/2021).
Selain itu, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo juga ikut menjadi relawan uji klinis vaksin Nusantara yang digagas oleh Terawan Agus Putranto.
Gatot mengaku ditawari langsung oleh Terawan untuk menjadi relawan uji klinis vaksin Nusantara.
Gatot pun tidak mempermasalahkan meski Badan POM belum merestui vaksin Nusantara dilanjutkan ke tahap uji klinis fase II.
Dia menegaskan, akan mendukung setiap produk yang diciptakan anak bangsa.
Baca juga: Komisi IX DPR Klaim BPOM Telah Setujui Uji Klinis Vaksin Nusantara Tahap 2
Baca juga: BPOM Sebut Vaksin Nusantara Belum Diuji ke Hewan, Ini Tanggapan Terawan
"Saya tidak tahu ada izin atau tidak, tapi saya ditawari untuk jadi uji klinik saya siap," ungkapnya.
Sementara, sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi juga menjalani proses vaksinasi ini di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (14/4/2021).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rombongan pun mengatakan, proses pertama tahapan vaksinasi menggunakan vaksin Nusantara yaitu pengambilan sampel darah.
Nantinya, setelah sel dendiritik dalam darah diolah selama tujuh hari, barulah vaksin disuntikkan ke dalam tubuh.
"Hari ini saya sudah mengambil sampel darah untuk diolah selama tujuh hari untuk dijadikan vaksin Nusantara yang kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh saya dalam tujuh hari ke depan," kata Dasco.
"Saya lihat ada beberapa, kita sekitar 40 orang tapi saya tidak hafal satu per satu tapi terutama yang hafal teman di Komisi IX ini," imbuhnya.
Para Ahli Soroti Keganjilan Vaksin Nusantara
Keinginin tim peneliti vaksin Nusantara untuk tetap melanjutkan uji klinis fase kedua tanpa izin dari Badan POM membuat para ahli merasa ganjil.
Keganjilan ini pun diungkapkan oleh Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Profesor Zubairi Djoerban.
Ia menilai, vaksin Nusantara sulit mendapat kepercayaan ahli maupun masyarakat.
Terlebih, sikap peneliti dibaliknya memiliki kesan memaksakan pengembangan vaksin yang digadang-gadang buatan anak negeri ini.
Hal itu diungkapkan dalam akun Twitter pribadi-nya, @ProfesorZubairi yang dikutip Tribunnews.com pada Kamis (15/4/2021).
Baca juga: Studi di Israel Menemukan Virus Corona Varian B.1.351 Dapat Terobos Perlindungan Vaksin Pfizer
Baca juga: Menag Yaqut Cholil: Arab Saudi Izinkan Jemaah Umrah yang Sudah Divaksin Covid-19 Sertifikat WHO
"Tanpa bermaksud tendensius, saya ingin pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik, kenapa tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua," jelasnya.
"Padahal BPOM belum keluarkan izin untuk itu. Relawannya pun DPR, yang sebenarnya sudah menjalani vaksinasi kan? Ini benar-benar ganjil," tambah Zubairi.
Ia berharap, peneliti dapat membuka ruang penjelasan terhadap publik maupun lembaga terkait menyoal vaksin ini.
"Bagi saya, tidak ada yang lebih penting selain evidence based medicine (EBM). Kalau uji klinis fase dua ini dilakukan tanpa izin BPOM, rasanya kok seperti memaksakan ya," tambahnya.
Selain itu, Ahli Biomolecular Ahmad Utomo juga mengatakan prosedur tindakan pemberian uji Vaksin Nusantara ke anggota DPR tersebut tidak wajar.
"Ya ini tidak lazim dalam pengembangan vaksin, karena vaksin ini juga belum terbukti efektif sama sekali," kata Ahmad kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2021).
Menurut dia, jika hanya untuk membuktikan keamanan vaksin, hal itu bisa saja dilakukan, dan sebenarnya dari studi fase 1 sebelumnya pun sudah diprediksi produk vaksin itu aman.
"Tapi poinnya bukan saja di keamanan kan, poinnya bagaimana efikasinya (Vaksin Nusantara)?" ujarnya.
Ia juga mempertanyakan tujuan dilakukannya penyuntikan Vaksin Nusantara tersebut kepada anggota-anggota DPR yang tercatat.
"Apakah untuk menjawab pertanyaan sains, atau sekedar momen politik? Tidak paham saya," kata Ahmad.
(TribunTernate.com/Qonitah)