TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Hingga saat ini, TPP Nakes RSUD Chasan Boesoirie Ternate, belum juga dibayarkan.

Di mana para Nakes RSUD Chasan Boesoirie Ternate menyebut, sudah 15 bulan TPP mereka tak diberikan.

Atas problem tersebut, para Nakes lalukan unjuk rasa, hingga boikot aktivitas IGD RSUD Chasan Boesoirie Ternate. 

Belum lama ini, mereka mendapat angin segar, bahwa Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

Baca juga: TPP Tak Kunjungung Dibayarkan, Nakes RSUD Chasan Boesoirie Ternate Tagih Janji Gubernur

Mengeluarkan pernyataan, yang mana TPP para Nakes akan segera dibayarkan.

Namun tungung punya tunggu, janji tersebut hanya sebatas lisan, karena tak ada realisasi.

Melihat fenomena tersebut, membuat Abdullah Adam selaku Direktur Forum Masyarakat Madani Maluku Utara angkat bicara.

Menurutnya, problem ini merupakan satu bukti, gagalnya Kepala Daerah dalam halni Gubernur Maluku Utara.

Bahwa persoalan tidak dibayarnya TPP, merupakan satu pelanggaran berat terhadap konstitusi.

Jelas dalam konstitusi menyebutkan, negara menjamin adanya kesehatan dan keselamatan, terhadap warga negara.

"Kasus Nakes ini merupakan bukti kuat, bahwa pemerintah gagal menjamin adanya kesehatan masyarakat."

"Dengan tidak membayar gaji para pekerja, yang merupakan tulang punggung perusahaan, "ungkapnya, Selasa (24/1/1023).

Sambungnya, di daerah lain, jika terjadi problem seperti ini, maka pemimpinnya akan merasa malu.

Bahkan mengundurkan diri, karena menganggap dirinya tidak mampu, bertanggungjawab atas amanat rakyat.

"Hal sekecil ini saja tidak bisa urus, mending undur diri saja, "tegasnya.